Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks Napi Korup Jadi Calon Bupati Limapuluh Kota  

image-gnews
Azwar Chesputra (kiri), Hilman Indra (kanan), dan Fachri Andi Leluasa (tengah) saat sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/7). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Azwar Chesputra (kiri), Hilman Indra (kanan), dan Fachri Andi Leluasa (tengah) saat sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/7). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Padang - Azwar Chesputra, mantan anggota DPR periode 2004-2009, resmi mendaftar sebagai calon Bupati Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Azwar pernah menjadi terpidana kasus korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api.

Pada pemilihan kepala daerah tahun ini, Azwar diusung Partai Golkar, PKS, Demokrat, Hanura, dan PBB. Ia menggandeng birokrat, Yunirwan, sebagai wakil bupati.

Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota Ismet Aljannata mengatakan, Azwar dan Yunirman telah mendaftar ke KPU pada Selasa, 28 Juli 2015. Mereka diusung lima partai, yaitu Partai Golkar, Hanura, PKS, PBB, dan Demokrat.

"Mereka telah memenuhi persyaratan pencalonan. Diusung lima partai dengan kursi 19 kursi. Persyaratannya minimal tujuh kursi," ujarnya, Kamis, 30 Juli 2015.

Azwar mengaku, saat pulang kampung, Azwar ditemui pengurus Partai Golkar. Mereka meminta Azwar maju dalam pilkada. Sebab banyak bakal calon kepala daerah dari kalangan legislatif mundur setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi.

"Saya maju karena didukung partai yang solid dan besar," ujarnya, kepada Tempo, 29 Juli 2015.

Apalagi, menurutnya, kondisi kabupaten yang sangat memprihatinkan. Sebab, 70 persen dari APBD untuk bayar gaji pegawai. Makanya, harus ada peningkatan PAD dan komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Ini tantangan bagi saya. Saya akan tingkatkan PAD dan komunikasi dengan pemerintah pusat," ujarnya. Apalagi dia pernah menjadi anggota DPR. Sehingga memiliki jaringan di tingkat nasional.

Bagi Azwar, kasus hukum yang pernah menjeratnya ke dalam tahanan itu merupakan realita hidup. Ia tak takut dengan pandangan masyarakat sebagai pemilih.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Azwar juga mengaku tak pernah mengambil uang negara dari proyek apa pun. Ketika itu hanya menerima dari ketua komisi yang kebetulan tersangkut kasus hukum. "Makanya saya juga terbawa dalam kasus itu," ujarnya.

Dia menyerahkan semuanya ke rakyat. "Tergantung rakyat yang menilai. Apakah mantan napi ini pantas. Apalagi banyak yang korupsi lebih besar," ujar Azwar yang bebas tahun 2012 ini.

Katanya, ini risiko dari sebuah sistem. Malah, katanya, Pelabuhan Tanjung Api-Api sekarang menjadi proyek besar di nasional. Meningkatkan ekonomi masyarakat.

Azwar Chesputra bersama dua anggota DPR lainnya ketika itu, Hilman Indra dari PBB dan Fahri Andi Leluasa dari Partai Golkar, divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Mereka terbukti bersalah menerima suap pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Uang dalam wujud dolar Singapura itu berasal dari adik Anggoro, Anggodo Widjojo. Duit itu juga didistribusikan melalui Yusuf Erwin. Azwar disebut menerima uang sebesar Sin$ 5.000, Fahri Sin$ 30 ribu, dan Hilman Sin$ 140 ribu.

Mereka disebut menerima suap dari Komisaris PT Chandratex Indo Artha Chandra Antonio Tan, yang telah memberikan Mandiri Traveler's Cheque senilai Rp 5 miliar kepada anggota Komisi IV DPR periode 2004-2009 melalui Sarjan Tahir, anggota DPR dari Partai Demokrat. Cek pelawat itu lalu dibagikan oleh Yusuf Erwin Faishal, Ketua Komisi IV, kepada Azwar sebesar Rp 450 juta, Hilman Rp 425 juta, dan Fahri Rp 335 juta. (Lihat Video Mantan Koruptor Percaya Diri Ikut Pilkada)

ANDRI EL FARUQI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Marak Pemudik Nekad, Polisi Jaga Ketat Perbatasan dengan Riau

24 Mei 2020

Petugas kepolisian memeriksa dokumen milik calon pemudik yang terjaring razia penyekatan di Pintu Tol Cikarang Barat, Bekasi, Kamis, 21 Mei 2020. ANTARA/Nova Wahyudi
Marak Pemudik Nekad, Polisi Jaga Ketat Perbatasan dengan Riau

Ratusan mobil pemudik asal Riau menembus brikade Polda Sumbar di Kabupaten Sijunjung.


Polisi Tetapkan Penjual Besi Banci sebagai Tersangka

2 Januari 2018

Ilustrasi besi. dok.TEMPO
Polisi Tetapkan Penjual Besi Banci sebagai Tersangka

Besi yang tidak memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia sering disebut besi banci.


Polda Sumatera Barat Telusuri Terduga Teroris Bandung

17 Agustus 2017

Suasana penggeledahan rumah salah satu terduga teroris di Riau. TEMPO/Riyan Nofitra
Polda Sumatera Barat Telusuri Terduga Teroris Bandung

Polda Sumatera Barat melacak warga asal Kabupaten Solok yang ditangkap di Bandung pada Selasa lalu lantaran diduga terkait Jamaah Ansharud Daulah.


17 Agustus 2017, Polda Sumatera Barat Gelar Zikir Kebangsaan

17 Agustus 2017

Ilustrasi anggota kepolisian. ANTARA/Noveradika
17 Agustus 2017, Polda Sumatera Barat Gelar Zikir Kebangsaan

Polda Sumatera Barat menggelar zikir kebangsaan untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus 2017.


Arus Mudik 2017, Ada 50 Titik Rawan Kecelakaan di Sumatera Barat

20 Juni 2017

Ilustrasi mobil untuk mudik. dok.TEMPO
Arus Mudik 2017, Ada 50 Titik Rawan Kecelakaan di Sumatera Barat

Kepolisian Daerah Sumatera Barat merilis 50 titik rawan kecelakaan pada arus mudik 2017.


Polda Sumatera Barat Menginvestigasi Kasus Persekusi di Solok  

2 Juni 2017

Konferensi Pers Koalisi Anti Persekusi bersama (kiri ke kanan) Damar Juniarto dari SAFEnet, Asep Komarudin dari LBH Pers, Fiera Lovita salah satu korban persekusi, Asfinawati dari YLBHI, dan Astari Yuniarti dari Mafindo, di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2017. Tempo/Ghoida Rahmah
Polda Sumatera Barat Menginvestigasi Kasus Persekusi di Solok  

Kepolisian Daerah Sumatera Barat tengah mendalami aksi persekusi yang diduga dialami dokter Fiera Lovita.


Napi Kabur di Pekanbaru, Perbatasan Sumatera Barat Diperketat  

6 Mei 2017

Petugas kepolisian berpakaian sipil bersama prajurit TNI menangkap salah satu tahanan yang kabur dari Rutan Sialang Bungkuk Kelas IIB, Pekanbaru, Riau, 5 Mei 2017. Aparat Kepolisian Daerah Riau menyatakan berhasil menangkap 70 tahanan dari sekitar 200 lebih tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan Sialang Bungkuk Kelas II B. ANTARA FOTO
Napi Kabur di Pekanbaru, Perbatasan Sumatera Barat Diperketat  

Kepolisian Resor Limapuluh Kota memperketat pengamanan di batas Provinsi Sumatera Barat dengan Riau terkait dengan 200 narapidana Rutan Pekanbaru yang kabur.


Polda Sumatera Barat Naik Kelas ke Tipe A  

3 April 2017

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkunjung ke  Sulawesi Tenggara dalam rangka memberikan pengarahan pada personil Kepolisian Daerah Sultra Kamis 23 Februari 2017. TEMPO/ ROSNIAWANTY FIKR
Polda Sumatera Barat Naik Kelas ke Tipe A  

Kepolisian Daerah Sumatera Barat resmi naik dari tipe B menjadi tipe A.


PMII Minta Polisi Tuntaskan Kasus Pemukulan Jurnalis TV di Mamuju  

13 Maret 2017

TEMPO/Machfoed Gembong
PMII Minta Polisi Tuntaskan Kasus Pemukulan Jurnalis TV di Mamuju  

Aparat Polda Sulawesi Barat diminta segera menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis TV yang meliput pembangunan rumah sakit di Kabupaten Mamuju.


Bantu Pilkada Aceh, Polda Sumbar Kirim 100 Personel

14 Februari 2017

Ratusan petugas kepolisian melaksanakan apel pengamanan gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, 21 September 2016. Pasangan Ahok-Djarot, akan didaftarkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada hari pertama pembukaan pendaftaran calon pilkada serentak. TEMPO/Subekti.
Bantu Pilkada Aceh, Polda Sumbar Kirim 100 Personel

Pengiriman satu SKK atau seratus personel Brimob Sumbar tersebut karena ada permintaan dari Mabes Polri untuk penambahan kekuatan pengamanan di Aceh.