Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calon Tunggal, Pilkada di Daerah Ini Terancam Ditunda  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Warga menggunakan topeng Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat aksi Tolak RUU Pilkada di Car Free Day di  Solo, 14 September 2014. ANTARA/Maulana Surya
Warga menggunakan topeng Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat aksi Tolak RUU Pilkada di Car Free Day di Solo, 14 September 2014. ANTARA/Maulana Surya
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang semestinya berlangsung pada 10 Desember 2015, berpotensi batal digelar sesuai jadwal. Sebab, pilkada di Bantul berisiko hanya diikuti oleh satu pasangan saja.

Hingga kini, baru pasangan Sri Suryawidati dan Misbakhul Munir yang telah mendeklarasikan pencalonannya pada 15 Juni 2015. Setelah itu, belum ada lagi pasangan calon bupati dan wakil bupati lain yang secara resmi menggelar deklarasi pencalonan di pilkada Bantul.

Sri dan Misbakhul juga sudah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bantul pada hari pertama pendaftaran, yakni Ahad Sore, 26 Juli 2015. Pasangan ini didaftarkan oleh PDI Perjuangan dan Partai NasDem.

Ketua KPUD Bantul Johan Komara mengatakan baru Sri dan Misbahul yang resmi mendaftar sebagai kandidat pilkada hingga awal pekan ini. Belum ada pasangan lain yang mendaftar pada hari kedua pendaftaran. "Sampai Senin sore belum ada pendaftar lain," kata Johan kepada Tempo pada Senin, 27 Juli 2015.

Menurut Johan, pilkada Bantul bisa batal digelar tahun ini apabila tak ada pasangan lain yang mendaftar dalam dua periode pendaftaran. KPUD Bantul akan membuka pendaftaran tahap pertama pada 26-28 Juli 2015. "Kalau sampai hanya satu pasangan saja yang mendaftar, akan dibuka pendaftaran tahap kedua pada awal Agustus 2015," kata dia.

Jika hanya satu pasangan saja, yang mendaftar sebagai kandidat di pilkada Bantul pada pendaftaran tahap pertama, KPUD akan menggelar sosialisasi lagi selama tiga hari pada 29-31 Juli 2015. "Kami umumkan di website, sosialisasi ke partai dan media," kata Johan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah itu, KPUD Bantul akan membuka pendaftaran tahap kedua pada 1-3 Agustus 2015. Apabila, tetap hanya ada satu pasangan yang mendaftar, maka pilkada Bantul bisa batal digelar pada 10 Desember 2015. "Akan digelar pada Februari 2017 dan otomatis semua tahapan persiapan pilkada tahun ini dihentikan," kata Johan.

Meskipun demikian, Sri dan Misbahul masih berpeluang mendapatkan lawan agar pilkada Bantul tidak mundur pada 2017. Ada kabar, Partai Gerindra Bantul bersiap menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bantul untuk mengusung pasangan kandidat yang akan maju di pilkada 2015. Kedua partai, yang selama ini berada di koalisi nasional berbeda itu, akan mengusung pasangan Suharsono dan Abdul Halim Muslih sebagai calon bupati dan wakil bupati.

Tempo belum bisa mendapatkan konfirmasi mengenai kabar ini dari pengurus Partai Gerindra Bantul. Tapi Abdul Halim Muslih membenarkan ada rencana koalisi antara Partai Gerindra Bantul dan PKB Bantul di pilkada tahun ini. Sampai sekarang rencana itu masih dalam tahap pembahasan. "Rencana ini masih digodok, sekarang tahap finalisasi," katanya.

Dia mengklaim rencana ini serius. Abdul membantah anggapan bahwa rencana pencalonan Suharsono dan dirinya hanya untuk mencegah pilkada di Bantul mundur pada 2017. "Itu isu untuk melemahkan kami, fakta yang akan menjawabnya," kata Halim.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah
Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.


Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo. Tabloidbintang.com
Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.


KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.


Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.


KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

Ilustrasi pilkada
KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.


KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

Masjid Rahmatan Lil'Alamin di Kawasan Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.


KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

JR Saragih tampak terisak dan menahan air mata saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai penetepan Calon Gubernur Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, 12 Februari 2018. FOTO/IIL ASKAR MONDZA
KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.


Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.


Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.