TEMPO.CO, Jakarta - Para tokoh lintas agama melarang para khatib salat Jumat dan pendeta gereja menyebarkan kebencian melalui khotbah. Mereka meminta para pendeta dan khatib tak berkhotbah yang provokatif.
"Besok, salat Jumat, jangan menyebar khotbah yang provokatif. Demikian juga imbauan pada pastor dan pendeta," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di Istana Negara, Kamis, 23 Juli 2015.
Para tokoh lintas agama diundang Presiden Joko Widodo untuk berdialog. Hadir perwakilan dari PBNU, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Mathla'ul Anwar, Persatuan Umat Islam (PUI), Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), dan Muhammadiyah. Hadir juga Ustad Yusuf Mansyur.
Mereka meminta pemerintah mengusut tuntas kasus Tolikara melalui jalur hukum, terutama menelusuri siapa aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Said Aqil menuturkan peristiwa di Tolikara harus menjadi pelajaran berharga untuk bersama-sama menjaga umat, agar peristiwa serupa tak terjadi lagi.
"Penindakan juga termasuk pada aparat keamanan yang menyalahi prosedur," ucap Said Aqil.
Ketua Umum Matakin Ws. Uung Sendana mengatakan Tanah Air harus dijaga meskipun harus mati. Dia juga menuturkan umat beragama seharusnya tak gampang terprovokasi. "Komunikasi merupakan hal yang esensial pada kehidupan umat beragama," ujarnya.
TIKA PRIMANDARI