TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso tak gentar oleh petisi online yang meminta dia dicopot dari jabatannya. Jumlah penandatangan petisi yang telah mencapai 16.311 pun tak membuat Budi Waseso khawatir.
"Jumlah penduduk Indonesia berapa? Bandingkan dengan penduduk Indonesia yang 250 juta," kata Budi Waseso di Mabes Polri, Rabu, 22 Juli 2015.
Menurut Budi Waseso, selama mengemban jabatan sebagai Kabareskrim, dia selalu menjalankan perintah undang-undang dan negara. Bila dirasa tak amanah, Budi Waseso menyerahkan keputusan pencopotannya kepada Presiden Joko Widodo.
Ribuan netizen menandatangani petisi berisi seruan pencopotan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso di laman www.change.org/copotbuwas. Netizen sepakat menuntut Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian RI mencopot Budi Waseso karena dia dianggap melemahkan gerakan antikorupsi. (Baca juga: Apa Kata Budi Gunawan Soal Permintaan Pencopotan Budi Waseso?)
Petisi itu dibuat oleh aktivis Dahnil Anzar Simanjutak dan Ray Rangkuti. Dahnil membuat petisi itu pada Rabu malam, 15 Juli 2015. Mereka menargetkan 5.000 tanda tangan. Kurang dari 24 jam setelah dibuat, petisi itu meraih 3.508 penandatangan.
Mengutip penjelasan dalam petisi itu, tiga bulan sejak Budi Waseso dilantik sebagai Kabareskrim, gerakan antikorupsi dilemahkan. Setidaknya ada 49 pejuang antikorupsi yang dilaporkan atas berbagai kasus pidana. Empat di antaranya adalah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial. (Baca: Budi Waseso: Salah Saya Apa? Apakah Melakukan Kriminalisasi?)
Kriminalisasi terhadap 49 orang itu, menurut petisi, menjadi ancaman besar bagi para aktivis yang bergiat di gerakan antikorupsi. Semua persoalan ini muncul saat Budi Waseso menjadi Kabareskrim.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
