Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenapa Daerah Ini Dinamai Tolikara?

image-gnews
Ilustrasi. REUTERS/Lucas Jackson
Ilustrasi. REUTERS/Lucas Jackson
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua menjadi perhatian lantaran insiden pembakaran musala, rumah penduduk, dan kios pada Lebaran, Jumat, 17 Juli 2015. Ternyata, nama kabupaten yang terletak di pegunungan tengah Papua itu memiliki makna penting.

Mengutip dari situs Kabupaten Tolikara, tolikarakab.go.id., Sabtu, 18 Juli 2015, nama Tolikara merepresentasikan kemajemukan masalah hidup warga sekitar. “Jeritan itu diabadikan dalam sebuah akronim Tolikara, ‘Tolong Lihat Kami Ini Rakyat’,” demikian tertulis.

Sejak Distrik Karubaga terbentuk, pembangunan di semua sektor tak mengalami perubahan. Sebab, distrik tersebut jauh dari kendali pembangunan Kabupaten Jayawijaya. Alhasil, distrik-distrik lainnya rata-rata juga mengalami ketertinggalan di berbagai sektor.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, membuka peluang untuk percepatan pembangunan. Pada 7 Juni 2002, Tolikara dimekarkan menjadi kabupaten. Pemekaran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002.

Kabupaten Tolikara memiliki luas wilayah 5.234 kilometer persegi yang terbagi menjadi empat kecamatan dengan Karubaga sebagai ibu kota kabupaten. Untuk mencapai Tolikara dapat melalui udara dengan menggunakan pesawat berbadan kecil dari Wamena atau dari Jayapura. Jalan darat menggunakan bus dari Wamena dengan waktu tempuh sekitar tujuh jam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama 13 tahun ini, Tolikara sudah mengalami pergantian pemimpin enam kali. Diawali dengan Billy Wilhelmus Jamlean, Frans. R. Cristantus, Jhon Tabo, Turnip, Yusmin Timang sebagai pelaksana tugas sementara Bupati, sampai yang terkini Usman Wanimbo.

Pada Jumat pagi, pukul 08.00 WIT, satu musala, enam rumah, dan sebelas dibakar sekelompok warga setempat. Mereka membakar karena menolak adanya salat Id. Muslim hanya boleh menggelar salat Idul Fitri di luar wilayah itu karena pada 13-19 Juli 2015 Gereja Injil di Indonesia (GIDI) menyelenggarakan seminar dan KKR pemuda GIDI tingkat internasional. Ini sesuai surat imbauan Ketua GIDI wilayah Tolikara Pendeta Nayus Wenea dan Sekretaris GIDI Pendeta Marthe Jingga pada 11 Juli 2015.

Korban pembakaran rumah dan sebelas kios ini diungsikan aparat keamanan ke depan Komando Rayon Militer 1702/Wms.

SINGGIH SOARES | CUNDING LEVI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

17 April 2022

14 mahasiswa baru dari Indonesia asal Papua tiba di Rusia atas beasiswa dari pemerintah Rusia. Sumber: dokumen KBRI Moskow, Rusia.
Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri karena tidak menyelesaikan studi tepat waktu.


Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

12 Desember 2021

RUU Perubahan Tentang Otsus Papua Disahkan Jadi UU, Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Masyarakat Papua
Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

Pemkab dan Pemkot di Papua akan mendapatkan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) lebih besar dari Pemprov.


KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

20 Mei 2021

Dialog Otonomi Daerah bertajuk
KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

KPK dan Seknas Fitra memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat.


Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

30 Agustus 2019

Ilustrasi Panah. antarafoto.com
Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya yang terkendali, kemarin cenderung anarkistis. Maka terjadilah Kisruh Papua di sejumlah wilayah.


Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

9 Februari 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng menandatangani perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Sebanyak 10 persen saham PT Freeport Indonesia itu akan dibagi dua, yaitu 7 persen untuk Kabupaten Mimika dan 3 persen untuk provinsi Papua. TEMPO/Subekti.
Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2019 untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua mencapai Rp 4,991 triliun.


Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

4 September 2017

Ilustrasi korupsi
Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

Dana yang mestinya untuk pendidikan disinyalir terserap untuk kepentingan lain. Sampai sekarang Bareskrim belum bisa menyebutkan jumlahnya.


Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

23 Mei 2017

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat ikuti pelantikan Lima pasangan gubernur-wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2017 di Istana Negara, Jakarta, 12 Mei 2017. TEMPO/Subekti
Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

Mewakili suku-suku Nusantara di Papua Barat, Petrus Makbon kepala Suku Byak di Manokwari menyatakan dukungannya kepada gubernur Mandacan.


Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

14 Maret 2017

Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat wawancara dengan wartawan Tempo Maria Rita di Jayapura. TEMPO/Maria Rita
Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

Gubernur Papua Lukas Enembe sedang menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta terkait persoalan PT Freeport Indonesia.


Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

8 November 2016

Presiden Joko Widodo (tengah) tiba pada rapat terbatas membahas perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Tempo/Aditia Noviansyah
Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

Menurut Jokowi dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.


Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

2 November 2016

TEMPO/Aditia Noviansyah
Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan mesin genset dengan kapasitas 2 x 700 kW kepada PLN setempat.