TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, punya cara sendiri soal metode kaderisasi pemimpin. Bila partai politik sekarang sedang ramai menggelar sekolah politik, gubernur yang akrab disapa Ahok itu lebih memilih keteladanan. “Pendidikan yang paling baik itu dengan memberi contoh,” kata dia di Balai Kota, Selasa, 7 Juli 2015.
Menurut Ahok, menjadi pejabat bukan perkara pandai berpidato di depan publik. Bukan pula soal mengumbar janji pada konstituen. Tapi, ujar mantan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini, “Anda harus berani menjadi model kepemimpinan, jangan cuma ngomong saja.”
Dia menambahkan hal paling sederhana dari keteladanan pemimpin ialah berani melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu pun dirasa tak cukup karena pejabat harus mau ditantang untuk melakukan pembuktian terbalik hartanya. “Dia harus mau menunjukkan dari mana asal harta yang dimiliki,” Ahok menjelaskan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membentuk sekolah politik khusus bagi calon kepala daerah. Sekolah itu dibuka bagi 137 calon kepala daerah dari partai berlambang banteng itu. Mereka adalah kader yang telah mendapatkan rekomendasi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015.
Belakangan, Partai Demokrat mengekor strategi pendidikan politik PDIP. Partai berlogo bintang mercy itu bahkan memproyeksikan 5 ribu kader bisa mengikuti sekolah politik. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kesiapannya berbagi pengalaman memimpin Indonesia selama 10 tahun dalam sekolah politik itu.
RAYMUNDUS RIKANG
