TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum internasional, Hikmahanto Juwana, mendesak pemerintah meminta klarifikasi kepada pemerintah Malaysia terkait dengan masuknya helikopter negeri jiran itu di helipad pos penjagaan perbatasan Aji Kuning, Sebatik, Kalimantan Utara, secara ilegal. Jika pelanggaran ini dibiarkan, Hikmahanto khawatir akan memicu reaksi keras dari masyarakat.
"Pemerintah harus melakukan protes diplomatik kepada pemerintah Malaysia, dan minta klarifikasi maksud masuk wilayah Indonesia tanpa izin," kata Hikmahanto saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 Juni 2015.
Sebuah helikopter sipil milik Malaysia mendarat ilegal tanpa izin, Ahad, 28 Juni 2015, di helipad pos penjagaan Aji Kuning, Sebatik, Kalimantan Utara, pukul 08.45 Wita. Helikopter berlogo GRAND 9M-YMH itu mendarat tepat di depan pos jaga prajurit TNI AD.
Para prajurit TNI pun kaget ketika helikopter yang diduga berjenis Agustawestland tersebut menyentuh tanah Indonesia. Komandan Pos Aji Kuning Kapten Surisfiyanto langsung memerintahkan anak buahnya mendekati helikopter dan meminta penumpangnya turun.
Namun helikopter tersebut tak memberikan respons. Pilot enggan mematikan mesin baling-baling helikopter. Tak mau kalah, prajurit TNI memberikan peringatan kepada pilot untuk mematikan mesin. Sayangnya, lima menit kemudian, atau pukul 08.50 Wita, helikopter Malaysia itu kembali mengudara meninggalkan pos TNI.
Hikmahanto menilai kasus tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan negara. Ia meminta pemerintah Indonesia tegas melakukan perjanjian dengan Malaysia agar tidak melanggar kedaulatan udara satu sama lain. "Jangan sampai nanti terjadi lagi lalu masyarakat terprovokasi karena sentimen nasionalisme," ujarnya.
Menurut Hikmahanto, seharusnya TNI di perbatasan bisa langsung melakukan pengejaran sesaat setelah helikopter terbang lagi. Namun, karena alutsista terbatas, helikopter itu dibiarkan lolos. Ia meminta pemerintah juga meningkatkan alutsista untuk kawasan perbatasan seperti di Sebatik.
Selain itu, Hikmahanto menyarankan agar Menteri Pertahanan bisa menggelar operasi militer di perbatasan untuk menunjukkan kekuatan militer Indonesia. "Tunjukkan kalau kita tak ingin dibuat seperti itu lagi," tutur Hikmahanto.
PUTRI ADITYOWATI | INDRA WIJAYA
