Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Tetap Inginkan Dana Bantuan

image-gnews
Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, berfoto bersama seusai meresmikan kantor baru DPP PDIP di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta, 1 Juni 2015. Kantor baru ini dibangun dengan biaya Rp 42,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, berfoto bersama seusai meresmikan kantor baru DPP PDIP di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta, 1 Juni 2015. Kantor baru ini dibangun dengan biaya Rp 42,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan banyak kader mencari uang buat partai lewat jalur inkonstitusional, lantaran partai tersebut tak diberi uang oleh negara. Makanya, menurut dia, banyak kader pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi.

"Seolah-olah pemerasan disetujui partai," kata Hendrawan kepada Tempo saat dihubungi lewat telepon, Sabtu, 27 Juni 2015.

Maka itu, Hendrawan meminta besaran dana bantuan untuk partai politik dinaikkan. Saat ini, dana yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 itu punya formula jumlah suara dikali Rp 108 juta per tahun, khusus buat partai di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dana partai politik itu, menurut Hendrawan, berfungsi untuk mendidik masyarakat politik, menjalankan manajemen politik, sekaligus bisa membuat partai lebih bersih dan profesional.

"Ujungnya, partisipasi publik terhadap politik akan meningkat," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyatakan tak semua pihak setuju kenaikan dana partai politik. Bahkan, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi pun belum memberikan status clear terhadap rencana kenaikan itu.

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat, Dossy Iskandar, menyarankan rencana menaikkan dana bantuan parpol ditangguhkan, jika belum ada status clear dari KPK. Namun dia menilai minimnya dana tersebut tak bakal membuat kader berhenti mencari dana untuk partai. Jika dilihat dari banyaknya kader yang menjadi pejabat negara, maka pembiayaan partai politik saja sudah rawan penyelewengan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Aparatur partai banyak yang duduk di eksekutif dan legislatif. Mereka masih terikat, sehingga perlu adanya ikhtiar untuk penguatan partai agar tak ada lagi kerawanan," kata Dossy saat dihubungi, Sabtu, 27 Juni 2015.

Saat ini, partai politik di beberapa negara lain telah memakai sistem pendanaan dari kas negara. Misalnya, Jerman, Uzbekistan, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Menurut politikus Partai NasDem, Patrice Rio Capella, rencana kenaikan dana bantuan partai politik jangan ditutup, agar partai tak memaksa kadernya yang menjadi pejabat negara untuk ikut membiayai partai.

NasDem, kata Patrice, saat ini mendapat Rp 800 juta per tahun. Angka segitu, menurut dia, tak cukup setelah mempertimbangkan luas wilayah Indonesia.

"Maksud pemerintah ingin menaikkan angka dana bantuan parpol itu baik, artinya negara ingin ikut menjamin berputarnya roda politik," ujarnya ketika dihubungi di hari yang sama.

"Namun jika dianggap memboroskan anggaran negara, sebaiknya jangan dulu dianggarkan," kata Patrice. "Karena pemerintah sudah mencanangkan untuk menghemat anggaran, artinya kondisi politik Indonesia saat ini bukan momentum yang tepat untuk menaikkan dana tersebut."

MUHAMAD RIZKI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak

15 Januari 2024

PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari luar negeri ke rekening para bendahara partai senilai Rp 195 miliar.
Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak

Sebagian dana partai politik terendus berasal dari perusahaan asing karena berdomisili di sejumlah negara suaka pajak


Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di DKI, Simak Besaran dan Distribusinya

14 Januari 2024

Kendaraan melintas di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tertutup oleh alat peraga kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Pemasangan APK Pemilu 2024 tersebut melanggar Peraturan KPU yang melarang pemasangan atribut partai atau caleg di fasilitas umum. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di DKI, Simak Besaran dan Distribusinya

Sejumlah partai melaporkan dana kampanyenya Rp 0


Sumber Dana Partai Politik Dilarang dari 5 Pihak Ini, Jika Melanggar Begini Sanksinya

3 November 2023

Petugas bersiap mengendarai kendaraan yang membawa sejumlah bendera partai politik dan bendera partai lokal saat peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 di Banda Aceh, Aceh, Selasa 14 Februari 2023. Peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 secara serentak di delapan lokasi dan salah satunya di provinsi Aceh dengan tema
Sumber Dana Partai Politik Dilarang dari 5 Pihak Ini, Jika Melanggar Begini Sanksinya

Dana Partai Politik harus jelas asal-usulnya. Ada beberapa pihak yang sumbangannya tak boleh diterima, apa saja? Bagaimana sanksi jika melanggar?


Pakar Ekonomi Usulkan Pendanaan Parpol Dibiayai Negara

8 Juli 2023

Rizal Ramli. TEMPO/Subekti
Pakar Ekonomi Usulkan Pendanaan Parpol Dibiayai Negara

Pengamat Ekonomi, Rizal Ramli menyarankan agar pandanaan parpol bersumber dari negara


Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan

27 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari memimpin pengambilan sumpah dan janji anggota KPU Provinsi pada 20 provinsi periode 2023-2028 pada pelantikan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan

KPU sampaikan berbagai hal terkait dana kampanye dalam Uji Publik Rancangan Peraturan KPU.


KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

27 Mei 2023

Komisi Pemilihan Umum saat melakukan uji publik terhadap sejumlah rancangan PKPU pada Pemilu 2024 di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Mei 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

KPU akan memberikan akses terhadap Sidakam kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada setiap tingkatan, KPK, dan PPATK.


DKI Usulkan Dana Hibah Partai Naik dari Rp 5 ribu Jadi Rp 7.500 per Suara

15 November 2022

Rapat Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Perhubungan Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022. TEMPO/Lani Diana
DKI Usulkan Dana Hibah Partai Naik dari Rp 5 ribu Jadi Rp 7.500 per Suara

Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan dana hibah 10 partai politik di Ibu Kota naik tahun depan.


KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

17 September 2022

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Antara/Benardy Ferdiansyah
KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.


Dana Hibah Partai Politik di Kabupaten Bekasi Naik 300 Persen

30 Desember 2021

Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Dana Hibah Partai Politik di Kabupaten Bekasi Naik 300 Persen

Pemkab Bekasi naikkan dana hibah partai politik dari Rp 1.500 per suara menjadi Rp 6.000 per suara atau naik hingga 300 persen.


Dana Hibah 10 Parpol di DKI Rp 27,2 Miliar, DPRD: Laporkan Secara Transparan

23 Desember 2021

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono. Dok. Pribadi
Dana Hibah 10 Parpol di DKI Rp 27,2 Miliar, DPRD: Laporkan Secara Transparan

Komisi A DPRD DKI meminta partai politik melaporkan penggunaan dana hibah secara transparan, akuntabel, dan dipublikasikan di tempat umum.