TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan program dan aturan yang dibuat pemerintah pusat dan daerah untuk menangani sampah di perkotaan dinilai belum berhasil. Padahal ratusan miliar rupiah telah digelontorkan 20 tahun belakangan.
"Sampai saat ini yang saya tahu belum ada satu kota pun yang berhasil menangani sampah," kata Presiden Joko Widodo saat memulai rapat kabinet terbatas tentang sampah di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015.
Jokowi mengakui, dalam beberapa tahun belakangan, banyak sekali ide tentang pengolahan sampah dari kota-kota di Indonesia. Dari peraturan daerah, bank sampah, program daur ulang, dan lainnya. Namun, kata dia, belum ada pengelolaan sampah seperti di sejumlah negara lain.
Jokowi menjelaskan pernah melihat pengelolaan sampah di Jerman, Singapura, dan Korea. "Beberapa cara pengolahan sampah berbeda, tapi saya harus ngomong apa adanya, di negara kita belum ada," ujarnya.
Jokowi melihat problem-problem yang ada lebih banyak pada sisi regulasinya. Saat menjadi wali kota, dia mengatakan, kesulitan yang dihadapi adalah regulasi yang ruwet. Dia meminta pengelolaan sampah menjadi program pemerintah yang sangat penting dan pengelolaannya bisa dilakukan terpadu sistemik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, hingga dunia usaha.
"Yang paling penting, pengelolaan sampah memberikan manfaat secara ekonomi, tentu saja sehat lingkungan bagi masyarakat serta dapat mengubah perilaku masyarakat," tuturnya. Dia ingin segera mendapati salah satu kota atau kabupaten yang bisa dijadikan contoh pengelolaan sampah yang benar, baik melalui insinerator maupun recycle.
Jokowi menuturkan, dalam praktek pengelolaan sampah saat ini, masih banyak yang hanya mengumpul, mengangkut, dan menimbun dengan menggunakan teknologi pengolahan lama. Dia ingin adanya terobosan membangun sistem terpadu sampah, dari pemilahan, penjemputan, hingga ke tempat pembuangan akhir.
ALI HIDAYAT
