TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono menjelaskan, penunjukan langsung kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) berasal dari rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 21 Mei 2008.
"Kalla menginstruksikan bahwa TPPI harus beroperasi kembali. Jadi harus disuplai kondensat. Saya hanya melaksanakan tugas negara saja," ujar Priyono kepada wartawan setelah diperiksa selama sembilan jam oleh Badan Reserse Kriminal Polri pada Kamis malam, 18 Juni 2015.
Pada Selasa, 9 Juni 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan komentar atas kasus ini. Dia menolak jika pejabat yang memutus penjualan kondensat bagian negara lewat TPPI dipersalahkan.
Menurut Kalla, bantuan yang diberikan kepada perusahaan perminyakan yang tengah kolaps tersebut merupakan kebijakan yang benar. "Salahnya bukan yang mengasih kerjaan (penjualan kondensat), tapi uangnya yang tidak dibayarkan (TPPI)," ucap JK di Hotel Fairmont.
Priyono mengaku dicecar 46 pertanyaan oleh penyidik terkait dengan penunjukan langsung TPPI sebagai mitra penjualan kondensat dari BP Migas—kini SKK Migas. Dia memaparkan bagaimana perjalanan dari awal sampai akhir, dianggap ada piutang TPPI ke negara, dan bagaimana prosesnya.
Sebagai Kepala BP Migas kala itu, Priyono merasa berwenang menjual kondensat bagian negara ke dalam negeri. Untuk kilang minyak dalam negeri, tutur dia, prosesnya memang harus melalui penunjukan langsung. Proses lelang baru akan dilakukan bila tidak terserap kilang minyak dalam negeri. "Itu baru dilelang, terserah mau ke luar atau dalam negeri," katanya.
Jadi dia merasa tak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya. Sebab, penunjukan TPPI telah sesuai dengan prosedur Keputusan Kepala BP Migas Nomor 20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah Kondensat Bagian Negara.
Hasil transaksi penjualan kondensat mencapai US$ 2,70 miliar dan telah dibayarkan sebanyak US$ 2,757 miliar. Jadi ada piutang SKK Migas dari TPPI sebanyak US$ 139 juta.
Priyono berujar, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, sisa pembayaran tersebut merupakan utang TPPI kepada negara yang harus dibayar dalam kurun waktu 15 tahun. "Berarti sampai sekarang masih bisa dibayar. Menurut Pengadilan Niaga, itu kasus perdata," ujar Priyono, yang memindahkan kantor BP Migas dari gedung Patra Jasa ke Plaza Sentral Wisma Mulia yang supermewah dan mahal sewanya.
Kepala Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak menuturkan penunjukan langsung merupakan suatu kebijakan. Menurut dia, sebagai Kepala BP Migas, Priyono seharusnya membuat kebijakan, bukan menjalankan kebijakan.
Victor juga membantah ada persetujuan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penunjukan TPPI. "Pak JK itu kan mereka bawa-bawa begitu saja," ucap Victor.
Untuk mendapat data-data lebih akurat, Bareskrim akhirnya menggeledah rumah Priyono di Jalan Kalibata Utara II Nomor 34. Priyono tidak mempermasalahkan penggeledahan rumahnya itu. "Itu kan prosedur, silakan saja," katanya.
Priyono disangka melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dia akan dikenai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. "Kalau soal TPPU, saya kira terlalu jauh, ya," ujar Priyono.
DEWI SUCI R.H.
