Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calon Panglima TNI: Jokowi Jagokan Gatot, Kubu Mega Bereaksi  

image-gnews
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) serta KASAD Letjen TNI Gatot Nurmantyo (kanan) berjalan bersama usai meresmikan pembangunan Rumah Sakit Ridwan Meuraksa Kodam Jaya, Jakarta, 13 Mei 2015. ANTARA/Roni
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) serta KASAD Letjen TNI Gatot Nurmantyo (kanan) berjalan bersama usai meresmikan pembangunan Rumah Sakit Ridwan Meuraksa Kodam Jaya, Jakarta, 13 Mei 2015. ANTARA/Roni
Iklan

TEMPO.COJakarta - Walau Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI, reaksi tak setuju masih bermunculan.

Tubagus Hasanuddin, politikus Partai Demokrasi Indonesia yang bertugas di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, mengungkapkan bahwa penentuan panglima harus didasari Undang-Undang TNI. Menurut dia, Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu menyebutkan jabatan panglima dapat diisi secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan.

Jika mengacu pada aturan itu, kata Hasanuddin, semestinya Kepala Staf Angkatan Udara Agus Supriatna yang menjadi panglima karena sebelumnya Moeldoko, yang berasal dari Angkatan Darat, menggantikan Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan Laut. Sistem bergiliran ini diyakini memunculkan keadilan--berbeda dengan era Orde Baru, yang panglimanya selalu dijabat perwira Angkatan Darat. “Menurut arahan Ibu Ketua Umum (PDIP Megawati Soekarnoputri), keputusan bergiliran seperti yang diterapkan oleh Gus Dur, beliau, lalu Pak Yudhoyono sudah benar,” ujar Hasanuddin.

Itu sebabnya partainya akan melontarkan kritik dalam pembahasan persetujuan calon Panglima TNI di DPR. Dia menegaskan partainya tak akan mempersoalkan Gatot sebagai pribadi. “Tentu Presiden Jokowi sudah menghitung aspek politik dan risiko keputusannya.”

Partai Golkar ikut menyorot Presiden Jokowi. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR dari partai runner-up Pemilu 2014 itu, Tantowi Yahya, meminta Jokowi menjelaskan kepada publik ihwal alasannya tak menggunakan sistem rotasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sinyal kuat bahwa Agus Supriatna bakal terpelanting dalam persaingan memperebutkan tongkat komando TNI sebenarnya muncul langsung dari Presiden Jokowi pada Senin pekan lalu. “Pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif saya,” katanya ketika ditanya apakah Agus yang bakal dipilih. Dia memastikan seleksi sedang berlangsung dan hasilnya segera diumumkan.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pada pekan sebelumnya mengatakan Agus belum tentu menjadi Panglima TNI. Menurut Andi, sistem rotasi panglima dari tiap angkatan yang diterapkan sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid tak wajib dilakukan Presiden Jokowi. Andi mengacu pada kata “dapat” dalam Undang-Undang TNI. "Tidak ada keharusan,” ujar putra sulung mantan Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal Purnawirawan Theo Syafei ini.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, yang menjabat Kepala Staf Angkatan Darat di era Presiden Megawati Soekarnoputri, segendang sepenarian. "Itu semua bergantung pada Presiden," katanya.

JOBPIE SUGIHARTO | TIKA PRIMANADARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan KAMI Nonaktifkan Anggotanya yang Dukung Calon di Pilpres 2024

24 November 2023

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam rakernas 2022 Partai Pelita di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 16 Mei 2022. Sumber: youtube Partai Pelita
Alasan KAMI Nonaktifkan Anggotanya yang Dukung Calon di Pilpres 2024

Meski begitu, Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya tidak bisa melarang anggotanya untuk mendukung salah satu pasangan di Pilpres 2024.


Gatot Nurmantyo Tegaskan Tak Mendukung Salah Satu Calon di Pilpres 2024

24 November 2023

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantyo, sedang memberikan keterangan kepada wartawan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Gatot Nurmantyo Tegaskan Tak Mendukung Salah Satu Calon di Pilpres 2024

Gatot Nurmantyo mengatakan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dukung mendukung di Pilpres 2024 hari ini mulai dinonaktifkan.


Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI ke-6 Masa Pemerintahan Jokowi, Berikut Profil Lainnya

24 November 2023

Presiden Joko Widodo saat melantik Panglima TNI terpilih Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 November 2023. Adapun Agus dilantik untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera memasuki masa pensiun. Jenderal Agus Subiyanto dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 25 Oktober 2023. Karier Agus pun cukup moncer, terutama setelah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta pada 2009-2011 atau bertepatan saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, Agus juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Pangdam Siliwangi, dan Wakil Kepala KSAD sebelum dilantik menjadi KSAD. TEMPO/Subekti.
Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI ke-6 Masa Pemerintahan Jokowi, Berikut Profil Lainnya

Perjalanan kepemimpinan Panglima TNI selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi, dari Moeldoko hingga Jenderal Agus Subiyanto.


Apa Syarat Menjadi Panglima TNI Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004?

1 November 2023

Sebelum diusulkan menjadi calon tunggal Panglima TNI, pada 25 Oktober 2023 lalu, Agus Subiyanto baru saja dilantik sebagai KSAD oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyatakan telah mengirimkan surat kepada DPR RI soal usulan calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono pada pekan lalu. Jokowi pun menyatakan pemilihan Agus karena dia dinilai memiliki semua kriteria sebagai Panglima TNI. TEMPO/Subekti
Apa Syarat Menjadi Panglima TNI Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004?

Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat Kepala Staf Angkatan.


Usung Anies Baswedan Sebagai Capres, Partai Ummat Akui Belum Komunikasi dengan Partai Anggota Koalisi Perubahan

19 Februari 2023

Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya membeberkan beberapa alasan penting di balik Partai Ummat mendukung Anies Baswedan maju Pilpres 2024 mendatang, Sabtu, 18 Februari 2023. Istimewa
Usung Anies Baswedan Sebagai Capres, Partai Ummat Akui Belum Komunikasi dengan Partai Anggota Koalisi Perubahan

Partai Ummat menyatakan akan segera menjalin silaturahmi dengan partai anggota Koalisi Perubahan soal dukungan mereka terhadap Anies Baswedan.


Ini Cerita Anies Baswedan Dapat Dukungan Partai Ummat

18 Februari 2023

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menyampaikan hasil Rakernas partainya yang memutuskan mendukung Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024. Rakernas Partai Ummat digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur dan ditutup pada Rabu, 15 Februari 2023. TEMPO.CO/ FARREL FAUZAN
Ini Cerita Anies Baswedan Dapat Dukungan Partai Ummat

Partai Ummat menyatakan Anies Baswedan bukan calon tunggal yang sempat mereka pertimbangkan untuk maju pada Pilpres 2024.


Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

24 November 2022

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat meninjau keamanan menjelang KTT G20 di Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Jumat 11 November 2022. Peninjauan oleh Panglima TNI tersebut guna memastikan kesiapan pengamanan para kepala negara dan pimpinan organisasi dunia yang akan hadir di lokasi tersebut dalam rangkaian kegiatan KTT G20. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Galih Pradipta
Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengumumkan calon Panglima TNI pada Senin, 28 November 2022.


10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

26 Juli 2022

Nikita Mirzani menyambangi divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, 22 Juni 2022. Kedatangan Nikita tersebut untuk meminta perlindungan hukum dan melaporkan kasus pengepungan rumahnya oleh anggota Polres Serang Kota. TEMPO/ Febri Angga Palguna
10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

Nikita Mirzani ditangkap Satreskrim Polresta Serang Kota Polda Banten di Senayan City, Jakarta Selatan, 21 Juli 2022. Ini kontroversi lainnya.


Hari Ini 75 Tahun Lalu Jenderal Soedirman Dilantik Jadi Panglima TNI, Bagaimana Riwayat TNI?

27 Juni 2022

Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman di Desa Pakisbaru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. TEMPO/Ishomuddin
Hari Ini 75 Tahun Lalu Jenderal Soedirman Dilantik Jadi Panglima TNI, Bagaimana Riwayat TNI?

institusi pertahanan negara tidak langsung berdiri dengan nama Tentara Nasional Indonesia, atau disingkat TNI, termasuk jabatan Panglima TNI.


UAS Ditolak Singapura, Wamenag: Jangan Dikaitkan Soal Pesanan Jakarta

20 Mei 2022

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2020. Rapat tersebut membahas percepatan peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penentuan tarif layanan sertifikasi halal dan membahas pengecualian moratorium gedung baru Negara untuk elayanan langsung Kementerian Agama RI di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan. TEMPO/M Taufan Rengganis
UAS Ditolak Singapura, Wamenag: Jangan Dikaitkan Soal Pesanan Jakarta

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan prihatin terhadap kasus pencekalan Ustad Abdul Somad atau UAS di Singapura.