TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro menyayangkan tindakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait dengan ijazah palsu.
"Itu tindakan kurang kerjaan. Kasihan justru menterinya yang sidak," kata Satryo seusai acara peluncuran Indonesian Science Fund oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu malam, 27 Mei 2015.
Menurut Satryo, seorang menteri pasti memiliki kegiatan yang lebih penting daripada sidak. "Anak buah seharusnya yang melakukan sidak itu."
Tindakan mudah yang bisa dilakukan menteri dan jajarannya, Satryo menambahkan, adalah mengecek nama perguruan tinggi tersebut ke pangkalan data. "Kalau nama itu tidak ada, ya langsung kasih tindakan," katanya.
Menurut kakak dari Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro ini, kasus ijazah palsu tidak akan pernah hilang seperti kasus prostitusi dan judi. "Selama ada yang mau beli ijazah, ya penjualnya pasti akan menyediakan," katanya.
Ia menilai sidak hanya akan menghabiskan energi, waktu, dan uang. Sebaliknya, perguruan tinggi yang disinyalir menerbitkan ijazah palsu justru seperti mendapatkan promosi gratis. "Betapa bangganya mereka ditulis jadi headline di media massa nasional dengan mencantumkan siapa saja alumni kampus itu," katanya.
Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia ini menambahkan satu-satunya cara menghilangkan kejahatan ijazah palsu adalah dengan tindakan moral. "Tidak usah mencantumkan gelar pada nama." Kebijakan itu pernah diaplikasikannya saat masih menjabat. Hasilnya, sukses menurunkan kasus ijazah palsu.
MITRA TARIGAN
