Ruhut: Gedung DPR Sekarang bak Kandang Ayam

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan semua fraksi DPR setuju dengan proyek gedung baru DPR. 

Fraksi yang tak setuju dengan proyek itu disebut dia hanya mencari pencitraan. "Enggak usah dulu pencitraan, enggak bakal laku. Pemilihan umum masih jauh," ucap Ruhut saat dihubungi, Jumat, 22 Mei 2015. 

Menurut Ruhut, semua fraksi sudah paham dengan kebutuhan menggolkan proyek itu. Saat ini, ujar Ruhut, gedung DPR sudah tak sanggup memenuhi kebutuhan anggota Dewan. 

Apalagi proyek itu sebenarnya sudah digagas sejak 20 tahun lalu, ketika Akbar Tanjung menjabat Ketua DPR. "DPR itu lembaga tinggi. Masak, ruangan anggota Dewan kalah sama camat?" tutur Ruhut. 

Saat ini, kata Ruhut, setiap anggota Dewan harus berbagi ruangan dengan tujuh orang: lima orang staf ahli anggota Dewan dan dua sekretaris pribadi. 

Kondisi gedung DPR kini dinilai tak ubahnya seperti kandang ayam. "Masak, harus kerja di lorong-lorong gedung?" ujar Ruhut. Cuma, ucap dia, proyek gedung baru DPR diakui menemui kendala. 

Pada DPR periode lalu, proyek itu justru dijadikan lahan korupsi. "Makanya proyek sekarang harus tender terbuka. Dulu kan tender alap-alap," tuturnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, mengklaim pembangunan gedung baru DPR sebagai bagian dari program reformasi DPR. 

Ada tujuh program reformasi DPR, yakni pembangunan alun-alun demokrasi; museum dan perpustakaan; jalan akses bagi tamu dan publik; pusat pengunjung; pusat kajian legislasi, penelitian, dan kebijakan publik; ruang anggota dan tenaga ahli sesuai dengan standar undang-undang; dan kawasan integrasi bagi anggota Dewan. Biaya program ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 dan 2016.

Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, meminta DPR menjelaskan ke publik jika ingin menghidupkan kembali proyek pembangunan gedung baru DPR. Adapun Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dosi Iskandar meminta DPR menimbang kondisi rakyat jika berencana membangun gedung baru.

KHAIRUL ANAM