TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Kerja Biaya Perjalanan Ibadah Haji dari Komisi Agama DPR RI, Sodik Mujahid, mengatakan pihaknya sedang berusaha menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji menjadi US$ 2.700.
"Masih banyak yang bisa ditekan untuk mendapatkan jumlah itu," ujarnya saat dihubungi Tempo, Jumat, 17 April 2015. Dewan juga berharap biaya tak langsung bisa ditekan sampai Rp 3,2 triliun.
Sodik menjelaskan, hingga Jumat pukul 21.00, pembahasan biaya haji masih terus dilakukan di gedung parlemen. "Harapannya, malam ini bisa dapat jumlahnya," ucap Sodik. Dia menargetkan, biaya haji sudah bisa diputuskan sebelum masa reses DPR pada 24 April 2015.
Anggota Dewan, tutur Sodik, sudah menolak tiga biaya haji yang diajukan Kementerian Agama. Pertama, Kementerian Agama pernah meminta biaya langsung untuk haji mencapai US$ 3.195 dan biaya tak langsung Rp 3,4 triliun. Pengajuan kedua, Kementerian menawarkan angka US$ 3.195 untuk biaya langsung dan Rp 3,1 triliun untuk biaya tak langsung. Terakhir, Kementerian mengajukan biaya langsung US$ 2.982 dan biaya tak langsung Rp 3,6 triliun.
Sodik mengatakan anggota Dewan menilai masih banyak hal yang bisa dipangkas dalam pembiayaan itu. Untuk biaya langsung, beberapa hal yang bisa dipangkas adalah harga minyak dunia yang sedang turun. Angkasa Pura juga mau memberikan tarif khusus untuk perjalanan haji. Pertamina pun mau memberi bantuan tarif spesial. "Kami juga sudah melihat kondisi lapangan dalam hal transportasi, katering, dan pemondokan di Tanah Suci. Beberapa masih bisa ditekan," ucapnya.
Dalam biaya tak langsung pun, ada hal yang bisa dikurangi, seperti pengurangan kegiatan manasik haji, jumlah rapat untuk panitia haji, dan tenaga musiman, dan biaya pembuatan paspor. "Pembuatan paspor itu sebenarnya Rp 355 ribu, tapi ditulis Rp 360 ribu. Walau (selisihnya) Rp 5.000, kalau pesertanya banyak kan lumayan," tuturnya.
MITRA TARIGAN
