TEMPO.CO, Bandung - Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Reydonyzar Moenek mengklaim, semua aturan yang melonggarkan pergeseran anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pilkada serempak sudah terbit. "Tidak ada alasan bagi daerah untuk menyatakan tidak siap, tidak tersedia, atau alasan mengatakan tidak cukup," kata dia di Bandung, Kamis, 16 April 2015.
Dony, sapaan Reydonyzar Moenek, mengatakan, penyelengaraan pilkada serempak akan diikuti oleh 269 daerah. "Kalau masih ada yang punya persoalan, terkendala akan dikumpulkan besok, termasuk dari KPU dan Bawaslu untuk membahas dan mencarikan solusinya," kata dia. "Intinya kami tetap optimistis kalau itu persoalan anggaran bisa dicarikan solusinya."
Dia merinci sejumlah aturan yang sudah terbit untuk menyokong pembiayana pilkada serempak. Diantaranya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tangal 9 Maret 2015, serta Peraturan Mendagri Nomor 37 tahun 2015. "Soal hibah untuk KPU juga kami payungi dalam perubahan Permenedagri 47/2007 dan Permendgari 57/2009. Kami sesuaikan dengan Undang-Undang 8/2015 tentang Pilkada," kata Dony.
Dony mencontohkan sejumlah keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggeser penggunaan anggarannya, termasuk memangkas pembiayan infrastruktur. "Boleh sampai mekanisme pengeluaran, mendahului penetapan APBD Perubahan. Boleh melakukan pengeluaran, tidak perlu persetujuan DPRD, cukup mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD," kata dia.
Pemerintah daerah juga dibolehkan menganggarkan pembiayaan pilkada 11 bulan dengan menyeberang tahun anggaran, menabrak tanggal 31 Desember, untuk mengantisipasi pembiayaan jika terjadi sengketa. "Kalau memang terjadi sengketa, gunakan langsung. Tidak perlu terminasi 31 Desember karena kami sudah payungi, boleh melewati," kata Dony.
Baca Juga:
Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan kelonggaran dalam penentuan standar harga yang dibutuhkan untuk pengadaan belanja barang keperluan Pilkada. "KPU tak perlu repot-repot, tetapkan dengan peraturan kepala daerah," kata dia. "Pilkada sudah di depan mata, itu diskresi yang sudah dilakukan."
Kendati demikian, Dony mengingatkan, sejumlah pos anggaran tetap tidak boleh digeser untuk pembiayaan pilkada. Diantaraya, anggaran gaji pegawai, belanja pemerintah pusat yang dititpkan dalam Dana Alokasi Khusus, serta angaran yang terikat dengan pihak ketiga. "Pemerintah daerah bisa mengefisienkan belanja langsung, bisa dikurangi. Masak belanja pilkada dia gak punya, tapi untuk belanja lain dia punya. Gak boleh gitu," kata dia.
Anggota KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan, delapan daerah di Jawa Barat yang mengikuti Pilkada serempak sudah tidak punya masalah anggaran. "Dari 26 kabupaten/kota yang akan dipanggil Kementerian Dalam Negeri, di Jawa Barat tidak ada," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 16 April 2015. "Sudah clear semua."
Endun mengatakan, delapan daerah di Jawa Barat itu sudah diinstruksikan agar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkadanya, Senin, 20 April 2015. "Peraturan KPU tentang tahapan Pilkada akan ditandatangani Menteri Hukum dan HAM nanti malam, dengan demikian sah secara hukum, tahapan sudah bisa dimulai," kata dia.
Dia menjelaskan, dalam Peraturan KPU yang akan disahkan tersebut, tahapan Pilkada serempak dimulai 19 April 2015, yakni pengumuman terbuka perekrutan badan ad-hoc penyelenggara Pemiu yakni PPK dan PPS. Di Jawa Barat, pegumuman itu dijadwalkan serempak pada Senin, 20 Mei 2015. "Besok delapan daerah di Jawa Barat ini akan menerima Data Agregat Kependudukan (DAK) dari Kementerian Dalam Negeri," kata Endun.
Pada aturan tahapan itu, diantaranya, pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka sermpak pada 26 Juli 2015, sementara prsoses pendaftaran calon bagi calon perserorangan dimulai akhri Mei 2015. Penetapan calon kepala daerah dijadwalkan 24 Agustus, tahapan kampanye 27 Agustus-5 Desember 2015, serta pencoblosan 9 Desember 2015.
Endun mengatakna, hal baru dalam Pilkada serempak ini soal alat peraga kampanye yang resmi dibiayai penyelenggara dari dana APBD. "Ada enam jenis alat peraga kampanye yagn dibiayai yakni leaflet, poster, flyer, spanduk, baliho, serta umbul-umbul. Kalau ketahuan memasang sendiri akan diberi sanksi," kata dia.
AHMAD FIKRI
