Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ingin Hemat, Gubernur Aher Bahas Anggaran Lewat Internet

image-gnews
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyampaikan kata sambutan saat menerima korban selamat Kapal Oryong 501 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 30 Desember 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyampaikan kata sambutan saat menerima korban selamat Kapal Oryong 501 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 30 Desember 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, akan menggunakan sistem elektronik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa Barat pada pembahasan APBD Perubahan 2015. "Kita akan meng-elektronikkan seluruh proses anggaran, mulai dari perencanaan sampai pembangunan," kata dia selepas membuka Musrenbang Provinsi Jawa Barat untuk membahas perencanaan anggaran 2016 di Bandung, Kamis, 2 April 2015.

Gubernur dengan sapaan Aher itu mengklaim, semua daerah di Jawa Barat siap mengikuti pembahasan Musrenbang yang akan memanfaatkan sistem virtual. Dia beralasan, pemerintah Jawa Barat sudah terbiasa dengna sejumlah sistem elektronik dalam pengelolaan pemerintahan. "Kita sudah juara e-Govt tiga tahun berturut-turut," kata dia. "Orang Jawa Barat cerdas-cedas, bisa. Ini bukan teknologi tinggi, biasa."

Aher mengatakan, sengaja memulai proses Musrenbang dengan sistem elektronik ini, salah satunya untuk menghemat biaya. "Kami ingin perencanaan pun dengan sistem elektronik, sehingga tidak harus hadir tatap muka," kata dia. "Menghemat dong, orang Cirebon tidak perlu ke Bandung."

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja mengatakan, sitem e-Musrenbang itu rencananya bakal dipakai tahun depan. "Tapi Pak Gubernur minta sekarang saja," kata dia di Bandung, Kamis, 2 April 2015.

Deny mengungkapkan, penggunaan e-Musrenbang dalam pembahasan APBD Murni malah bisa mengundang masalah. Dia beralasan, ada sejumlah aturan yang mewajibkan Musrenbang untuk membahas anggaran murni seperti yang dilakukan saat ini dengan menggelar rapat raksasa dan temu muka. "Kalau saya ganti virtual Musrenbang, malah menyalahi aturan," kata dia.

Menurut Deny, sengaja menggunakan Musrenbang elektronik dalam pembahasan APBD Perubahan karena tidak ada aturan yang mengatur tata cara penyusunan anggarna Perubahan. "Di Indonesia ini begitu ada aturan harus dikerjakan, mengerjakan yang gak ada dalam aturan, belum tentu boleh, tapi ini ijtihad," kata dia.

Deny mengatakan, penggunaan Musrenbang sesungguhnya tidak dikenal dalam pembahasan perubahan. Yang wajibnya, hanya menyuusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menyusun rencana anggaran perubahan yang akan dibahas bersama DPRD. "Cuma RKPD (anggaran) munri harus lewat Musrenbang," kata dia.

Menurut Deny, ada sejumlah alasan sengaja Jawa Barat nekat melaksanakan Musrenbang elektronik. Tidak hanya soal menghemat anggaran, pemerintah provinsi bisa mempercepat pembahasan anggaran Perubahan. Sebelumnya pembahasan APBD Perubahan start Juni, tahun ini akan dimjulai April di minggu kedua. "Lebih cepat dua bulan," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Deny mengatakan, hanya saja pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD Jawa Barat, harus menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK yang dijadwalkan paling cepat pada bulan Juni. Dengan percepatan APBD Perubahan itu, pemerintah provinsi bak memiliki dua kali APBD dalam setahun.

Dia beralasan, percepatan APBD Perubahan itu menyisakan waktu lima bulan hingga akhir tahun anggaran. "Kami bisa melakukan pembangunan seakan-akan ada dua APBD, karena masih sisa lima bulanan sehingga masih tender. Kalau yang biasa di November pengesahannya sehingga sudah gak bisa, paling hanya Bansos dan Hibah," kata dia.

Deny mengatakan, sistem Murenbang elektronik juga sudah siap. Dia menamai sistem itu Virtual Musrenbang Provinsi yagn disingkatnya VMUSP. "Kami menggunakan software Virtual Meeting, untuk rapat sehingga ada gambar dan suara," kata dia.

Menurut Deny, sentral sistem Musrenbang elektronik ditempatkan di kantornya. Lewat sistem virtual meeting itu, bisa dilakukan rapat serempak oleh 60 peserta. Tiap kabupaten/kota dimodali dengan IP-Adress khusus, serta server terpusat ditaruh di Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat. "Bedanya dengan Skypee itu servernya di Amerika, kalau ini servernya ada di kita, jadi pembicaraan di sistem ini terekam dalam server," kata dia. "Kabupaten/kota di Jawa Barat ada 27, nanti gubernur jadi moderatornya, menyatakan ini itu, terus dibuka dialog. Itu saja sebetulnya. Ini jadi hemat, gak perlu sewa hotel, mobilisasi orang, gak ada," kata dia.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama memastikan segera menerapkan Musrenbang elektronik mulai tahun ini untuk membahas perencanaan anggarannya tahun 2016. Pelaksanaan e-Musrenbang itu masih satu alur dengan gerakan transparansi di tubuh pemerintahan DKI.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

40 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

50 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).


Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Kamis, 18 Januari 2024, setelah mengambil cuti kampanye selama 3 hari. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.


Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Sukasno. Foto: Istimewa
Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.


Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sebelum berangkat ke Indonesia dari Brunei Darussalam pada Minggu (14 Januari 2024). (ANTARA/HO-Presiden Sekretariat)
Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

Menurut Jokowi, presiden penggantinya tidak akan berani memotong anggaran yang sudah diperbesar dari sekarang


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.