TEMPO.CO, Makassar - Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan meminta pemerintah tidak menanggapi isu radikalisme hanya lewat pendekatan legalistis dan militeristis. Pemerintah diminta juga menggunakan pendekatan ekonomi untuk menangkal paham radikalisme di Indonesia.
Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan Hadisaputra mengatakan kemiskinan adalah ruang bagi radikalisme untuk tumbuh subur. Dalam kehidupan di dunia, kata dia, ketika orang tidak memiliki harapan, kelompok radikal bisa memanfaatkan kesempatan dengan memberi orang itu tawaran baik secara ekonomi maupun ideologis.
"Pemerintah mesti proaktif memberdayakan masyarakat miskin," katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa, 31 Maret 2015.
Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan juga meminta pemerintah menggalakkan program jaminan sosial dalam rangka menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Penerima gelar magister ilmu antropologi dari Universitas Hasanuddin, Makassar, itu menambahkan, pemerintah juga harus menggunakan pendekatan agama untuk mencegah berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat.
"Pemerintah harus melibatkan ormas Islam moderat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk memasifkan dakwah Islam rahmatan lil alamin," ujarnya.
Hadi menyebutkan, jika pemerintah hanya mengandalkan aspek penindakan hukum dan militer, akar masalah tak akan terselesaikan.
"Seperti kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu," katanya.
AWANG DARMAWAN
