Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Naikkan Harga Gabah di Indramayu

image-gnews
Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat saat Car Free Day di Kota Bogor, 15 Maret 2015. Setelah berkantor di Istana Bogor Jokowi menyempatkan diri untuk  bersepeda dikawasan istana. Foto: Lazyra Amadea Hidayat
Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat saat Car Free Day di Kota Bogor, 15 Maret 2015. Setelah berkantor di Istana Bogor Jokowi menyempatkan diri untuk bersepeda dikawasan istana. Foto: Lazyra Amadea Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menaikkan harga pembelian pemerintah menjadi Rp 3.700 per kilogram, lebih tingi 10,4 persen dibandingkan harga sebelumnya. Keputusan itu diumumkan di hadapan petani pada acara panen raya musim rendeng 2014/2015 dan musim tanam gadu 2015 yang digelar di Desa Kedokan Gabus Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, Rabu 18 Maret 2015.

"Saya umumkan di Indramayu HPP Rp 3.700/kg, naik 10,4 persen (dari HPP sebelumnya)," kata Jokowi. HPP untuk gabah kering panen (GKP) sebelumnya adalah Rp 3.300 per kilogram. Sesaat setelah mendengar pengumuman presiden tersebut, petani yang hadir pun riuh berkomentar. Kenaikan harga tersebut dinilai masih kurang besar.

Jokowi menyatakan jika kenaikan HPP tahun ini sudah didasarkan pada hasil hitungan yang cermat. Jokowi masih harus mempertimbangkan semua kelompok di luar petani. "Sudah dua tahun tidak naik, ini sudah dinaikkan masih kurang?" kata Jokowi bertanya.

Jokowi menjelaskan jika HPP untuk GKP dinaikkan terlalu tinggi, maka harga beras pun akan naik jauh lebih tinggi lagi. Jika itu terjadi, maka masyarakat di seluruh Indonesia yang mengonsumsi beras akan menyalahkannya. "Saya mengayomi semua kelompok. Semuanya harus pada posisi yang seimbang dan baik," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk tidak melakukan lagi impor beras. Karenanya petani pun diminta untuk bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi agar ketersediaan pangan nasional tetap terjamin tanpa adanya beras impor. "Kami telah berkomitmen tidak ada lagi impor beras, maka petani pun harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan beras nasional," kata Jokowi.

Dia menambahkan untuk mendukung program swasembada beras, pemerintah telah menginstruksi kementrian pertanian untuk membenahi prosedur penyaluan bantuan di sector pertanian seperti bantuan benih, pupuk dan alat pertanian. Kementerian PU pun telah diperintahkan untuk bisa memeprbaiki 52 persen irigasi yang rusak tahun ini dan perbaikan tersebut telah dilakukan sejak awal 2015 lalu.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mendukung program pemerintah untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak. "Karena kerusakan irigasi sangat menghambat program peningkatan produksi pertanian, khususnya di Jawa Barat," kata Heryawan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Heryawan menambahkan indeks produksi (IP) petani di Pantura Jabar baru 1,8 persen, padahal luas arealnya mencapai 80 persen dari total areal pertanian di Jabar. Sedangkan IP untuk daerah Priangan justru telah mencapai 2,8 persen padahal luas areal sawahnya hanya 20 persen. "Dengan IP 1,8 persen saja Jabar bisa jadi nomor satu produksi beras nasional, apalagi kalau IP 2,8 persen merata dengan dukungan irigasi yang bagus," kata Heryawan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan jika perbaikan irigasi saat ini baru 25 persen dari total target sebanyak 1 juta hektare. Semuanya akan rampung akhir 2015 mendatang. "Termasuk kerusakan saluran irigasi yang ada di Jabar," katanya. Sedangkan untuk penyaluran bantuan traktor kepada petani menurutnya baru 30 ribu unit dari total target sebanyak 60 ribu unit sepanjang 2015 ini.

Bupati Indramayu, Anna Sophanah pun berharap pemerintah pusat dan Pemprov Jabar segera meresmikan Waduk Jatigede. Karena nantinya waduk tersebut akan mengairi sawah di Indramayu bagian timur yang luasnya hingga 60 ribu hektar. "Petani di Kabupaten Indramayu timur sangat butuh bendungan dan saluran irigasi yang lancar," kata Anna. Tujuannya agar mereka mampu meningkatkan produksi.

Menanggapi HPP yang baru, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jabar, Rali, menilai jika idealnya besaran HPP terbaru mencapai Rp 4.500/kg. Harga tersebut menurutnya mampu mengimbangi biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. "Idealnya memang Rp 4.500/kg," kata Rali.

IVANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

2 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

7 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

7 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

11 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

12 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

12 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.