TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengatakan partai politik tak layak mendapat subsidi dari pemerintah hingga Rp 1 triliun. Dengan subsidi yang ada saat ini saja, partai politik tak terbuka dalam laporan keuangannya.
Apalagi, menurut Ade, saat ini banyak partai politik yang sedang bermasalah. Belum lagi kinerja anggota DPR yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada rakyat. “Usulan kenaikan anggaran menjadi tak adil,” kata Ade, saat dihubungi, Selasa, 10 Maret 2015.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan dana penyelenggaraan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang diambil dari APBN. Ia memperkirakan cara ini akan meminimalkan potensi korupsi lewat kader partai.
Saat ini, kata Ade, subsidi negara kepada partai memang tergolong kecil, yaitu Rp 108 per suara nasional yang didapat. Namun, kenaikan seharusnya tak sedrastis seperti yang diusulkan oleh Menteri Tjahjo. Idealnya, menurut Ade, nilai subsidi partai tiap suara tak lebih dari Rp 2 ribu. Itu pun harus dibarengi dengan persyaratan ketat.
Syarat pertama, harus ada kejelasan anggaran apa saja yang akan disubsidi. Kedua, tata kelola pengelolaan keuangan partai harus dibuat terbuka. Seharusnya, menurut Ade, keuangan partai harus dipublikasikan. Sebab, berdasarkan kajian ICW, saat ini banyak partai yang tak mencatat secara detail pengeluaran dan pemasukan mereka. “Malah kadang pengelolaannya lebih buruk dari keuangan masjid,” ujarnya.
Jika persyaratan tak dipenuhi, kata Ade, pemerintah juga harus mendorong adanya sanksi pidana. Momen kenaikan subsidi ini seharusnya bisa jadi ajang memperbaiki partai. Jangan sampai sebaliknya, angka subsidi justru sejalan dengan praktek korupsi yang dilakukan oleh anggota partai.
Mengenai kecenderungan banyaknya partai baru yang akan lahir, Ade menyatakan tak semudah itu. Sebab, pendirian partai juga tak mudah. “Hanya memang kalau ada duit gede, pasti muncul bohir-bohir di partai.”
FAIZ NASHRILLAH
