TEMPO.CO, Semarang - Pengurus Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menyatakan kekecewaannya atas keputusan penghapusan tahapan uji publik untuk para bakal calon kepala daerah yang ikut dalam kompetisi pemilihan kepala daerah.
Keputusan penghapusan tahapan uji publik itu berdasarkan pembahasan yang dilakukan Panitia Kerja Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada antara DPR dan Pemerintah.
"Uji publik itu seharusnya dilakukan agar masyarakat bisa dengan leluasa mendapatkan informasi yang lengkap tentang jejak rekam seorang kandidat kepala daerah," kata anggota Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, kepada Tempo di Semarang, Ahad, 15 Februari 2015.
Menurut Teguh, uji publik akan bisa memperbaiki kualitas hasil kepala daerah. Sebab, dengan uji publik itu, masyarakat bisa mengetahui jejak rekam hingga kualitas seorang bakal calon yang akan ikut memperebutkan posisi kepala daerah.
Teguh mengakui selama ini sudah ada beberapa partai politik yang melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah yang akan diusung. Namun, kata Teguh, biasanya penjaringan dan penyaringan bakal calon tersebut bersifat tertutup karena diberlakukan partai politik.
Akibatnya, masyarakat tidak tahu mengenai fair-tidaknya penjaringan dan penyaringan itu. Partai politik memiliki kebebasan dalam memutuskan bakal calon mana yang akan diberi rekomendasi.
KPU sebagai penerima pendaftaran calon kepala daerah biasanya hanya bisa menerima bukti penjaringan berupa berita acara. Teguh menyatakan usulan KPU yang akan mengadakan tahapan uji publik dalam penjaringan seorang calon kepala daerah perlu diapresiasi.
Pelibatan pemilih sejak awal tahapan pilkada sangat penting. Teguh menyatakan, jika uji publik itu dilaksanakan oleh partai politik, Bawaslu tidak bisa ikut mengawasi. "Tapi, jika uji publik itu masuk dalam tahapan di KPU, bisa diawasi agar transparan," kata Teguh. Untuk itu, Bawaslu Jawa Tengah mendesak agar tahapan uji publik bakal calon kepala daerah tetap diadakan.
Sebelumnya, anggota Panja Revisi UU Pilkada DPR, Arwani Thomafi, menyatakan sudah ada beberapa kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan Panitia Kerja Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Salah satu yang disepakati adalah tahapan uji publik dihapus karena durasinya cukup lama, yaitu sekitar enam bulan, sehingga dikhawatirkan membuat proses pilkada menjadi lama.
ROFIUDDIN
