TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Presiden Joko Widodo harus berani lepas dari intervensi partai pendukung dalam mengambil kebijakan. Menurut dia, sebagai presiden, Jokowi memiliki hak prerogatif yang bersifat mutlak.
Menurut Fadli, salah satu kendala dalam sistem pemerintahan adalah intervensi partai. "Presiden punya kewenangan, kok, apalagi kalau sekadar keputusan terkait dengan Polri," katanya di Bakrie Tower, Kamis, 29 Januari 2015. Namun ia hanya tersenyum ketika ditanya apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pendukung Jokowi terlalu mengintervensi. (Baca: 3 Fakta, Nasib Budi Gunawan Semakin Tidak Jelas)
Fadli mengingatkan Jokowi untuk lebih memilih kebijakan prorakyat dibandingkan mendengarkan partai. Apalagi, kata dia, Koalisi Prabowo akan mendukung jika kebijakan yang diambil memang menyangkut kepentingan masyarakat.
Sikap Jokowi sepanjang seratus hari masa pemerintahannya, kata Fadli, belum menunjukkan kecakapan dalam berpolitik dan penegakan hukum. "Harus lebih berani," katanya. (Baca: Usai Jumpa Jokowi, Prabowo Kumpulkan Elite Partai)
Kamis malam, 29 Januari 2015, digelar pertemuan elite koalisi partai pendukung Prabowo Subianto di Bakrie Tower. Beberapa yang hadir adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, serta politikus Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali dan Djan Faridz. Fadli meninggalkan rapat dengan alasan ada urusan.
Baca Juga:
Fadli tidak membantah ketika ditanya apakah pertemuan ini membahas dukungan Koalisi Prabowo kepada Jokowi. "Silakan diterjemahkan seperti itu," ujarnya. Sebab, ia sekali lagi menekankan dukungan dari koalisi akan ada jika kebijakan yang diambil prorakyat.
SYAILENDRA
Baca berita lainnya:
Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden
Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi
Pengamat Forensik: Hasil Tes Christopher Janggal
Kenapa Surya Paloh Ngotot Budi Gunawan Dilantik?
