TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, geram terhadap sikap Presiden Joko Widodo dalam menangani kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Denny meminta Jokowi bersikap netral dan tidak tersandera kepentingan politik. (Baca: Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi...)
Menurut Denny, Jokowi harus segera turun tangan menyelesaikan kasus perseteruan ini. "Jangan memindahkan Istana Negara ke Jalan Teuku Umar (kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri)," kata Denny di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Ahad, 25 Januari 2015. (Baca: Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain)
Jokowi, kata Denny, harus melaksanakan revolusi mental yang menjadi jargon kampanye dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. "Jokowi jangan tunduk pada KMP: Koalisi Mega Paloh," ucap Denny. (Baca: Tedjo Bikin Ruwet, Surya Paloh Mesti Turun Tangan)
Denny yang merupakan guru besar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada ini mengatakan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat, 23 Januari 2015, bukan merupakan penangkapan individu. "KPK yang ditangkap," katanya. (Baca: KPK Vs Polri, Jokowi Disorot Media Asing)
HUSSEIN ABRI YUSUF
Topik terhangat:
Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia
Berita terpopuler lainnya:
Setelah Bambang KPK, Giliran Adnan Pandu Diincar
Sopir Tabrakan Maut Pondok Indah Diomeli Majikan
Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi