Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Zulkifli Hasan Disebut Janjikan Revisi SK Lahan

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ketua MPR yang juga mantan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menjawab pertanyaan wartawan usai jadi saksi di sidang kasus Tindak Pidana Korupsi alih fungsi hutan di Riau dengan terdakwa Gulat Medali Emas Manurung di pengadilan Tipikor, Jakarta, 5 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ketua MPR yang juga mantan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menjawab pertanyaan wartawan usai jadi saksi di sidang kasus Tindak Pidana Korupsi alih fungsi hutan di Riau dengan terdakwa Gulat Medali Emas Manurung di pengadilan Tipikor, Jakarta, 5 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gulat Medali Emas Manurung, terdakwa kasus suap Gubernur non-aktif Riau Annas Maamun, menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 12 Januari 2015.

Dari empat saksi yang dihadirkan, dua diantaranya adalah Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Supijanto dan Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Mashud R.M. (Baca: 10 Sandi Suap di Dunia, Bedanya dengan Indonesia?)

Dalam kesaksiannya, Bambang menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673 yang diteken oleh Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan, 4 Agustus 2014, sudah final dan tak bisa diubah.  (Baca: 'Kacang Pukul', Kode Suap untuk Annas Maamun)

Surat Keputusan itu berisi alih fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Riau yang jadi pangkal kasus suap Annas Maamun. Sayangnya Gubernur Riau non aktif itu nekat mengajukan permohonan revisi SK 673 itu. "Ada dua surat revisi SK 673 dari Annas Maamun yang dikirim pada 12 Agustus 2014," kata Bambang di hadapan Majelis Hakim.

Senada dengan Bambang, Mashud menyebut bahwa mestinya SK 673 bersifat provinsial dan diajukan lima tahun sekali. Walhasil upaya Annas nekat mengajukan surat permohonan revisi hanya beberapa hari setelah SK 673 terbit adalah salah.

Menurut Mashud, surat revisi dari Annas terkait tentang alih fungsi lahan untuk jalan tol dan kawasan lain. "Terlebih lahan yang dimohon Annas di luar dari hasil telaah tim terpadu yang merumuskan SK tersebut."

Mashud melanjutkan, lahan yang dimohonkan Annas untuk dijadikan sebagai area kawasan hutan Riau dianggap masih bermasalah. Sebab kawasan hutan itu masih menjadi lahan sebuah perusahaan dengan hak konsesi.

"Kami sudah tanyakan surat pelepasan lahan tersebut tapi ternyata tidak ada," kata Mashud. Dalam kesaksiannya, Mashud juga mengaku ikut mengantar Menteri Kehutaan saat itu, Zulkifli Hasan, menyerahkan langsung SK 673 ke Annas Maamun ketika perayaan hari ulang tahun Provinsi Riau di Pekanbaru, 9 Agustus 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika itu, Zulkifli sempat memberikan pidato. Dalam pidatonya, Zulkilfi berkata memberikan waktu untuk Annas merevisi SK 673 sebelum diberikan penetapan. "Pas di Riau, beliau (Zulkifli) memberikan waktu satu sampai dua minggu untuk revisi," kata Mashud. (Baca: Annas Maamun Sebut Zulkifli Hasan 2 Kali di KPK)

Bambang Supijanto kepada jaksa Kresno Anto Wibowo membenarkan bahwa Menteri Kehutanan punya otoritas untuk menelaah kembali hasil penilaian dan penyusunan lahan dalam Surat Keputusan yang belum ditetapkan. Namun syaratnya, perubahan yang diinginkan Menteri tak boleh melenceng jauh dari hasil kerja tim telaah.

Sementara itu, terdakwa Gulat Medali Emas Manurung mengatakan bahwa janji Zulkifli Hasan menjadi alasan Annas dan dia mengajukan upaya merevisi SK 673. "Itu janji beliau kepada masyarakat Riau, saya bagian dari masyarakat," kata Gulat.

Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Gulat telah menyuap Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun sebesar US$ 166,100 atau sekitar Rp 1,9 miliar. Pengusaha yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau itu menyuap Annas untuk memasukkan area kebun sawit miliknya dan rekan-rekannya ke dalam surat revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.

INDRA WIJAYA

Berita Terpopuler
Paris Hilton Habiskan Rp 2,7 Miliar untuk Berpesta
Kemesraan Foto Yuni Shara Bersama Raffi dan Gigi
Britney Spears Menikmati Masa Lajangnya
Mau Cantik, Rihanna Habis Rp 500 Juta per Pekan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

21 menit lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan buka suara soal kecurangan SPBU di rest area KM 42 B Karawang, Jawa Barat.


Mendag Zulhas soal Protes Masyarakat Permendag Nomor 36 Tahun 2023: Sama Bangsa Sendiri Jangan Lebay

1 jam lalu

Penumpang pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat berlakunya aturan baru jastip di Kota Tangerang, 15 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Perdamean
Mendag Zulhas soal Protes Masyarakat Permendag Nomor 36 Tahun 2023: Sama Bangsa Sendiri Jangan Lebay

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal adanya keluhan masyarakat tentang Permendag Nomor 36 Tahun 2023 soal pengaturan impor salah satunya mengatur barang bawaan dari luar negeri maksimal 2 buah.


Kecurangan SPBU Terjadi karena Hukuman Terlalu Ringan, Hanya Denda Rp500 Ribu

2 hari lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Kecurangan SPBU Terjadi karena Hukuman Terlalu Ringan, Hanya Denda Rp500 Ribu

Kecurangan sebuah SPBU di Rest Area dengan memasang switch untuk mengurangi volume bensin yang dijual ke konsumen hanya diancam denda Rp500 ribu.


Mendag Zulkifli Hasan Gandeng Kepolisian untuk Jaga Stabilitas Bahan Pokok Momen Lebaran 2024

2 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Klender SS, Jakart, Senin 26 Februari 2024. Zulkifli Hasan mengatakan, kenaikan harga bahan pokok sebelum Ramadan sudah menjadi permasalahan tahunan yang dihadapi masyarakat, menurutnya hal ini berkaitan dengan peningkatan permintaan yang melonjak. TEMPO/Tony Hartawan
Mendag Zulkifli Hasan Gandeng Kepolisian untuk Jaga Stabilitas Bahan Pokok Momen Lebaran 2024

Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan menggandeng Kepolisian untuk menjaga stabilitas bahan pokok selama Lebaran 2024.


Pertamina Bersama Kemendag Segel Dispenser SPBU Nakal

4 hari lalu

Pertamina Bersama Kemendag Segel Dispenser SPBU Nakal

Pada pompa ukur BBM di SPBU ini diduga terpasang alat tambahan berupa switch/jumper yang dapat mempengaruhi hasil penakaran.


Mendag Zulkifli Hasan Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Tambun Klaim Harga Beras Turun Awal April 2024

5 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat kunjungan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Anyar, Bogor, Jawa Barat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Mendag Zulkifli Hasan Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Tambun Klaim Harga Beras Turun Awal April 2024

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pengecekan harga sembako di Pasar Tambun, Bekasi Jawa Barat. Dia mengklaim harga beras mulai normal pada April 2024.


Terkini: Persiapan-persiapan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN, Mahasiswa Jadi Korban TPPO di Jerman BP2MI Ingatkan Prosedur Magang di Luar Negeri

5 hari lalu

Anggota Paskibra mengibarkan bendera Merah Putih di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Selatan, Rabu 17 Agustus 2022. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pihak Otorita IKN Nusantara melaksanakan pengibaran bendera Merah Putih pertama di kawasan titik nol IKN Nusantara yang melibatkan seluruh pekerja proyek, TNI, POLRI, Pemerintah Kecamatan,pelajar dan tokoh adat serta tokoh masyarakat. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Terkini: Persiapan-persiapan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN, Mahasiswa Jadi Korban TPPO di Jerman BP2MI Ingatkan Prosedur Magang di Luar Negeri

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan presiden terpilih Pilpres 2024 melihat perkembangan pembangunan IKN pada Senin, 18 Maret 2024.


Mendag Zulkifli Hasan Lakukan Penyegelan 3 Dispenser SPBU Pertamina di Karawang

5 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan penyegelan 3 dispenser SPBU Pertamina di rest area KM 43 B Jakarta-Cikampek, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu, 23 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Mendag Zulkifli Hasan Lakukan Penyegelan 3 Dispenser SPBU Pertamina di Karawang

Menteri Zulkifli Hasan melakukan penyegelan 3 dispenser SPBU Pertamina di Karawang, Jawa Barat setelah ditemukan kecurangan penjualan melalui alat ukur BBM.


Ganjar-Mahfud Akan Ajukan Gugatan Hasil Pemilu ke MK, Zulhas: Kita Juga Maklum

6 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ganjar-Mahfud Akan Ajukan Gugatan Hasil Pemilu ke MK, Zulhas: Kita Juga Maklum

Zulhas merespons gugatan hasil Pilpres 2024 yang akan diajukan Paslon nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud ke MK.


Zulhas Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi Jokowi ke Prabowo: Dilanjutkan Saja, Orangnya Itu-itu Juga

6 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Zulhas Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi Jokowi ke Prabowo: Dilanjutkan Saja, Orangnya Itu-itu Juga

Ketum PAN, Zulhas menilai tak perlu ada pembentukan tim transisi era Jokowi ke Prabowo.