Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ke Jaksa Agung, Komnas HAM Serahkan Kasus HAM

Editor

Budi Riza

image-gnews
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Menteri Hukum dan Ham Hafid Abbas. Tempo/Tony Hartawan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Menteri Hukum dan Ham Hafid Abbas. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:  Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Hafid Abbas, mengatakan telah bertemu dengan Jaksa Agung baru Prasetyo untuk membahas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. "Sekarang bolanya ada di tangan Kejagung," kata Hafid yang dihubungi pada Ahad, 11 Januari 2015. (Baca: Komnas HAM Minta Jokowi Tangani Kasus GKI Yasmin )

Menurut Hafid, Komnas HAM akan bersinergi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM itu terjadi pada tahun ini. Komnas HAM dan Kejagung, kata Hafid, sempat saling lempar berkas penyelesaian kasus-kasus seperti pembantaian PKI pada 1965 itu. "Berkasnya ada satu lemari, dibolak-balik sampai lebih dari 10 kali."

Hafid menyebut kasus yang diarahkan ke Kejagung adalah yang penyelesaiannya mengarah pada rekonsiliasi atau upaya damai seperti korban 1965. Perstiwa itu, kata Hafid, sudah lebih 40 tahun berlalu sehingga orang-orang yang terlibat banyak yang telah renta bahkan meninggal dunia. Kasus ini sudah dibawa ke pengadilan HAM ad hic sehingga diupayakan agar pihak terlibat berdamai. (Baca: Komnas HAM Heran, Mengapa Film Senyap Dilarang)

Hafid memastikan tahun ini upaya rekonsisiliasi bisa dilakukan. Komnas HAM memprioritaskan target tahun ini adalah selesainya instrumen yang dibutuhkan yakni Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Setelah undang-undang itu jadi, komisi nasional KKR akan dibentuk dan pembayaran kompensasi pun bisa dilakukan. (Baca: Seskab: Jokowi Kumpulkan Data Kasus Paniai)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hafid pun meyakini penegakan HAM akan berjalan lebih baik pada masa pemerintahan Jokowi. Pada nawacitanya, Jokowi telah menyebut penegakan HAM sebagai salah satu visi yang akan dilaksanakan. Jokowi, kata Hafid, juga menjadi presiden pertama yang datang langsung ke acara peringatan Hari HAM sedunia pada 10 Desember 2014 lalu yang dilaksanakan di Yogyakarta. "Kedatangan Jokowi ke acara itu membuktikan komitmennya karena presiden sebelumnya tidak penah turut hadir," kata Hafid.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA



Berita Lain
Permainan Chelsea Makin Konsisten
Pellegrini Kecewa Dengan Hasil Seri
Hasil Pertandingan Liga Inggris
Real Madrid Kalahkan Espanyol

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.


Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Mbak Pon dan Wiji Thukul dalam unggahan Wahyu Susilo. Foto : Instagram/wahyususilo
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

2 Februari 2022

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.


Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

12 Desember 2018

Ilustrasi pasung. Shutterstock
Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.


Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

5 Juni 2018

Jaksa Agung Dikecam karena Kaitkan IPK dengan Penuntutan
Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.


Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

10 Januari 2018

Kiri-Kanan: Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan (KKP), Zulficar Mochtar; Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf; Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Nur Rahmat; dan Hakim Mahkamah Agung, Surya Jaya dalam konferensi pers The International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) ke-2 di kantor pusat KKP, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.


Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

14 November 2017

Akhirilah Kekerasan Negara di Papua
Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap kepolisian bertindak hati-hati menyikapi kondisi yang tengah terjadi di Mimika, Papua.


Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

4 Oktober 2017

Mohammad Choirul Anam. ANTARA FOTO
Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

Anggota Komnas HAM terpilih Muhammad Choirul Anam menyatakan komitmennya membongkar kasus pembunuhan Munir.


Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM  

18 September 2017

Massa yang mengepung Gedung LBH Jakarta terlibat bentrok di depan Gedung LBH Jakarta, 18 September 2017. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata saat massa mulai ricuh dan memaksa merangsek masuk ke dalam gedung LBH Jakarta. TEMPO/Subekti.
Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM  

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan kantor LBH Jakarta sudah dikosongkan. Ada tiga atau empat orang yang sakit saat evakuasi.