Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sultan Larang Ratu Hemas Mempunyai E-KTP Jakarta  

Editor

Muchamad Nafi

image-gnews
Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas. Tempo/Pribadi Wicaksono
Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Permaisuri Raja Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, diminta mempunyai kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Jakarta oleh lurah di Jakarta. Sebab, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu lebih banyak tinggal di Jakarta daripada di tempat tinggalnya di Yogyakarta.

"Alasan lurah di sana, karena melaksanakan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Kependudukan," kata Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, saat berdialog dengan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu, 10 Desember 2014.

Alasan lainnya, sebagaimana diceritakan Hemas kepada Sultan, untuk mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendaraan Hemas di Jakarta mesti menggunakan e-KTP di sana. "Saya bilang ke istri saya, jangan mau terima, karena nanti melanggar hukum," ujar Sultan.

Menurut Sultan, apabila mengurus e-KTP domisili Jakarta, Hemas akan mempunyai e-KTP ganda karena sebelumnya sudah mempunyai e-KTP dengan alamat Yogyakarta. "Jadi, kasus semacam itu bisa saja menimpa banyak orang. Bukan e-KTP palsu, tapi ganda," tutur Sultan. (Baca pula: Polri-Kemendagri Koordinasi Usut E-KTP Palsu)

Cerita Sultan tersebut merespons keluh-kesah Tjahyo tentang pelaksanaan e-KTP yang amburadul. Saat ini ada sekitar delapan juta kartu e-KTP yang belum dicetak. "Bahkan ada e-KTP terbitan Paris dan Cina," kata Tjahyo.

Dia pun akhirnya memutuskan menghentikan sementara proses pembuatan e-KTP. "Ibaratnya, e-KTP itu buah setengah masak. Kalau dibelah, banyak ulatnya," ujar Tjahyo. (Baca: Menteri Tjahjo Pastikan Lanjutkan Pencetakan E-KTP)

Jadi, separuh buah saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setengahnya lagi ditangani Kementerian Dalam Negeri. Semisal, persoalan e-KTP ganda, palsu, dan salah cetak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PITO AGUSTIN RUDIANA


Terpopuler
Akhirnya Ical Mendukung Perpu Pilkada Langsung
'Yang Konflik Golkar, Kok, yang Bicara Gerindra'
Ini Isi Kesepakatan Koalisi Prabowo-Demokrat
Ruhut: SBY Tahu Rencana 'Pengkhianatan' Golkar
Dapat Banyak Tekanan, Ical Halalkan Segala Cara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


60 Event Meriahkan Hari Jadi DI Yogyakarta sampai April, Ada Gelaran Wayang dan Bazar

5 hari lalu

Tarian Beksan Trunajaya membuka Pameran Abhimantrana, Upacara Adat Keraton Yogyakarta yang digelar 9 Maret hingga 25 Agustus 2024. (Dok. Istimewa)
60 Event Meriahkan Hari Jadi DI Yogyakarta sampai April, Ada Gelaran Wayang dan Bazar

Penetapan Hari Jadi DI Yogyakarta merujuk rangkaian histori berdirinya Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat


Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

6 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Abhimantrana, Ungkap Makna di Balik Upacara Adat

7 hari lalu

Tarian Beksan Trunajaya membuka Pameran Abhimantrana, Upacara Adat Keraton Yogyakarta yang digelar 9 Maret hingga 25 Agustus 2024. (Dok. Istimewa)
Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Abhimantrana, Ungkap Makna di Balik Upacara Adat

Keraton Yogyakarta selama ini masih intens menggelar upacara adat untuk mempertahankan tradisi kebudayaan Jawa.


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

12 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

20 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Mengenal Tradisi Ngapem Ruwahan di Yogyakarta untuk Sambut Ramadan

21 hari lalu

Tradisi Ngapem Ruwahan digelar warga di Yogya sambut Ramadan. (Dok. Istimewa)
Mengenal Tradisi Ngapem Ruwahan di Yogyakarta untuk Sambut Ramadan

Tradisi Ngapem Ruwahan di Yogyakarta mengajak saling memaafkan dan persiapan mental sebelum ibadah puasa Ramadan.


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

21 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

22 hari lalu

Menko Polhukam yang baru dilantik, Hadi Tjahjanto berjabat tangan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

Usai dilantik menjadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto langsung melakukan sejumlah safari politik. Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

25 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Malioboro Lengang saat Pemilu, Sultan HB X Beri Pesan untuk Capres-Cawapres dan Pendukungnya

34 hari lalu

Kawasan Titik Nol Kilometer, ujung Jalan Malioboro Yogyakarta tampak lengang saat pelaksanaan Pemilu pada Rabu siang, 14 Februari 2024. (Tempo/Pribadi Wicaksono)
Malioboro Lengang saat Pemilu, Sultan HB X Beri Pesan untuk Capres-Cawapres dan Pendukungnya

Susana berbeda terlihat di kawasan wisata Kota Yogyakarta saat Pemilu. Kawasan yang biasanya ramai oleh wisatawan tampak lengang.