TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri meminta penerapan Kurikulum 2013 dihentikan secara total. "Kurikulum 2013 itu upaya resentralisasi, tidak mencerminkan semangat otonomi daerah," kata Febri yang dihubungi, Ahad, 7 Desember 2014. (Baca: ICW: Sektor Kehutanan Rawan Korupsi)
Menurut Febri, kurikulum yang dirancang pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohamma Nuh itu menyamaratakan pendidikan sesuai standar baku pemerintah pusat. Mulai dari kurikulum hingga buku pelajaran diatur oleh pusat. Padahal, tiap daerah memiliki keberagaman. "Seharusnya pemerintah pusat memberi kesempatan pada tiap daerah dan sekolah untuk mengembangkan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing." ujarnya. (Baca: Anies Stop Kurikulum 2013, Kepala Sekolah Kecewa)
Febri mengklaim sudah bicara dengan Anies Baswedan, Mendikbud saat ini, untuk tidak buang-buang waktu bila ingin membuat kurikulum baru. Kurikulum baru itu, kata Febri, harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
RPJMN menyebut, pemerintah harus menyempurnakan Kurikulum 2006 alias Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). "Jadi yang perlu dievaluasi dan disempurnakan adalah KTSP bukan Kurikulum 2013," katanya.
Febri menilai kurikulum yang mulai diterapkan sejak Juli 2013 lalu itu punya banyak kelemahan. Salah satunya adalah produksi buku yang rawan penyelewengan. (Baca: Koalisi Anti- Mafia Tambang Ajak Jokowi Blusukan)
Seperti diketahui, buku Kurikulum 2013 diterbitkan pemerintah dan dibagi secara gratis pada sekolah. Akan tetapi, Febri mengklaim, ICW memiliki data penyelewengan dana oleh pejabat Kemendikbud dalam pengadaan buku itu.
"Misalnya, buku yang seharusnya hanya seharga Rp 10 ribu jadi Rp 30 ribu," ucapnya.
Penyelewengan itu, kata Febri, memang hanya terjadi dalam skala kecil. Meski demikian, ICW menemukan modus serupa terjadi di berbagai tempat. "Nanti akan kami buka data-datanya." (Baca: Seleksi Komisioner, DPR Dianggap Hambat KPK)
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Terpopuler
'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada'
Anies Stop Kurikulum 2013, Kepala Sekolah Kecewa
Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla
Kubu Ical: Peserta Munas Ancol Diberi Rp 500 juta
JK Kepada Priyo: Munas Tandingan Golkar Mendesak
