TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Amir Syamsuddin mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pergantian Busyro Muqoddas sebagai wakil ketua KPK. (Baca: Pansel KPK Serahkan Nama Busyro dan Roby)
Bila tidak diterbitkan, pimpinan KPK terancam kurang dari lima orang sehingga menyalahi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK. "Presiden didorong menerbitkan Perppu karena tahapan seleksi sudah selesai dan dibacakan ke DPR. Namun Dewan terlihat tidak menguasai aturan," kata Amir kepada Tempo, Selasa, 25 November 2014.
Amir menyebut pilihan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Pansel pun tidak akan terlibat dalam perumusan Perppu karena tugasnya telah berakhir pada 13 Oktober 2014. "Tugas kami berakhir saat dua nama itu kami serahkan pada presiden," ujar Amir. (Baca: Pansel KPK: DPR, Baca Baik-baik UU KPK)
Dua nama final yang diserahkan pansel adalah Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. Namun dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR kemarin, sejumlah anggota meragukan dua nama itu dan mengusulkan pemilihan ulang. Padahal masa jabatan pimpinan saat ini berakhir pada 10 Desember 2014.
Amir menganggap pendapat itu sebagai tanda ketidakpahaman anggota Dewan akan aturan. Dalam UU KPK disebut pimpinan KPK harus terdiri dari lima orang. "Mereka harus baca lagi UU Nomor 30 Tahun 2012 dengan teliti," kata Amir. (Baca: Pansel Keberatan Seleksi Pimpinan KPK Diulang)
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Berita Terpopuler:
Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM?
Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR
Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa
Tren Koruptor Bergeser ke Ibu-ibu dan PNS Muda
Peta Kekuatan Interpelasi Jokowi di DPR
