Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencairan Dana Kompensasi BBM Dikeluhkan

Editor

Zed abidien

image-gnews
Seorang ibu menunjukkan surat keterangan penerima Bantuan Langsung Tunai  di Depok. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Seorang ibu menunjukkan surat keterangan penerima Bantuan Langsung Tunai di Depok. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Dana bantuan dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang dicairkan di kantor PT Pos Indonesia Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, 20 November 2014, dikeluhkan sejumlah penerima karena minimnya sosialisasi.

Pencairan tahap pertama ditujukan bagi 295 keluarga miskin dari total 8.540 keluarga penerima bantuan yang tercatat. Untuk mencairkan dana sebesar Rp 400 ribu itu, tiap keluarga harus membawa undangan dari PT Pos Indonesia, Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan kartu tanda penduduk. (PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM)

Namun sejumlah pemegang KPS dari Bantuan Langsung Tunai sebelumnya tetap mendatangi kantor pos. Slamet Hariyadi, misalnya. Dia berkukuh meminta PT Pos mencairkan dana Rp 400 ribu untuknya. Padahal namanya tak tercantum dalam database dan dia tidak menerima undangan sebagai penerima dana PSKS. "Sebelumnya tetap bisa cair kalau bawa kartu dan KTP," pedagang asongan ini mengeluh.

Warga lain pemegang KPS, Yayuk Sutiani, juga mendatangi kantor PT Pos. Dia mendengar dari kawan-kawannya bahwa bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi cair hari ini. Namun setelah petugas mengecek database, ternyata namanya tak tercantum.

Persoalan lainnya adalah hilangnya KPS warga, seperti yang dialami Agus Supriyadi. Menurut Agus, bantuan tetap tak bisa dicairkan meski dia mendapatkan undangan dan namanya tercantum di database.

Agus kecewa karena dia diharuskan mengurus surat kehilangan KPS ke empat instansi, yakni kelurahan, kecamatan, dinas sosial, dan kantor polisi. "Ini berbelit-belit sekali dan menyusahkan," kata pekerja serabutan ini. (Cairkan Bantuan, Warga Miskin Bisa Gunakan KTP)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala kantor PT Pos Indonesia Banyuwangi, Eko Sumariyanto, menjelaskan, data peserta PSKS memang diambil dari data pemegang KPS atau penerima BLT. Namun alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerahnya hanya 8.540 kepala keluarga. Padahal jumlah penerima BLT sendiri 130 ribu lebih.

Pencairan PSKS tersebut, kata dia, dilakukan bertahap hingga 6 Desember mendatang di setiap unit PT Pos Indonesia Banyuwangi di masing-masing kecamatan.

IKA NINGTYAS

Topik terhangat:

Tes Perawan Kepolisian | Ahok Jadi Gubernur | Jokowi dan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Kronologi Baku Tembak TNI Vs Polri di Batam 
Ahok: Saya Bukan PDIP, tapi Orangnya Bu Mega 
3 Modus Baru Mafia Migas Versi Faisal Basri 
JE Sahetapy: Piring Kabinet SBY Bau Amis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

43 hari lalu

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum
Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.


Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

16 Februari 2024

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.


Kuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari

11 Januari 2024

Seorang wanita membawa spanduk bertuliskan dalam bahasa Spanyol:
Kuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari

Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.


BEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia

10 Desember 2023

Baliho besar bergambar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan dua sisi wajah terpampang mencolok di area bundaran kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Jumat 8 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
BEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia

BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.


50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati

7 September 2023

Ketua DPR RI Puan Maharani saat melihat langsung pameran patung KAWS yang tengah digelar di Candi Prambanan pada Minggu (27/8/2023) sore. Foto: Ist/nr
50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati

Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.


Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

17 Januari 2023

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berbicara dalam pertemuan tahunan bank sentral Indonesia dengan para pemangku kepentingan keuangan di Jakarta, 30 November 2022. REUTERS/Willy Kurniawan
Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.


Kaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras

30 Desember 2022

Warga mengantre untuk membeli minyak goreng curah saat proses penyaluran oleh PT Tanjung Sarana Lestari di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 8 April 2022. Kementerian Perindustrian mencatat kinerja distribusi minyak goreng curah bersubsidi naik pada April 2022 menjadi 5.424 ton per hari atau mengalami kenaikan rata-rata 800 ton per hari dibanding penyaluran pada Maret 2022. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Kaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras

Berbagai peristiwa mewarnai perekonomian nasional tahun 2022, dari sengkarut minyak goreng, resesi global, kenaikan harga BBM hingga impor beras.


Demo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM

6 Desember 2022

Pekerja Korea Selatan dari serikat pekerja terbesar di negara itu berbaris selama rapat umum untuk mendukung pemogokan yang sedang berlangsung oleh pengemudi truk di dekat Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan 3 Desember 2022. Yonhap/via REUTERS
Demo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM

Demo sopir truk Korea Selatan telah menyebabkan hampir 100 pompa bensin di seluruh negeri mengalami kelangkaan BBM


Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi

2 Desember 2022

Pengendara melintas di dekat papan informasi harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi

Kenaikan harga BBM ini terjadi pada bahan bakar non-subsidi.


Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

1 Desember 2022

Massa buruh menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. TEMPO/Martin Yoga
Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.