Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jembatan Selat Sunda Tak Punya Identitas Bangsa  

image-gnews
Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda batal dibangun karena tidak sesuai dengan identitas negara maritim milik Indonesia. "Yang diperlukan itu penambahan dermaga dan penambahan kapal baru sehingga kapal tua dapat digantikan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 November 2014. (Baca: Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan)

Dia mengatakan JSS saat ini belum diperlukan. Apalagi peraturan presiden masih sebatas badan pengelola jembatan, bukan peraturan presiden untuk membangun. Andrinof menegaskan terminal penumpang akan dibangun di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. "Kalau tidak di-apa-apain tidak akan ada utang juga di situ," ujarnya. (Baca: Proyek Jembatan Selat Sunda Batal, Ini Gantinya)

Andrinof mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan melanjutkan proyek-proyek yang dirasa bermanfaat bagi masyarakat banyak. "Lebih penting jalan Tol Trans Sumatera untuk dibangun. Apalagi kalau menguntungkan masyarakat banyak. Kalau tidak ada masalah yang ditimbulkan di seluruh wilayah tentu akan dibangun," ujarnya. (Baca: Jembatan Selat Sunda Ancaman bagi Indonesia)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan tanpa dukungan pemerintah, proyek Jembatan Selat Sunda tidak mungkin berjalan. Sofyan juga menilai Jembatan Selat Sunda sejak awal penuh dengan kontroversi. Karena itu, Sofyan memikirkan pengganti jembatan yang bisa menghubungkan wilayah Jawa dan Sumatera. "Yang penting adalah memperluas dan membuat terminal penyeberangan baru dan dilengkapi kapal yang lebih cepat," ujarnya. (Baca: Menteri PU Siap Stop Proyek Jembatan Selat Sunda)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

AMOS SIMANUNGKALIT

Baca juga:
Menteri Pariwisata Puji Tarian Eko Supriyanto

Aktivis Lingkungan Tolak Jazz di Gunung Ijen

Syarat 4G Bisa Berkembang di Indonesia

Fariz RM dan Dian Pramana Luncurkan Album Musik

Hasil Tes Darah Belum Keluar, GN Tetap Diisolasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Bicarakan Tol Trans Sumatera, Hatta Rajasa Ungkit Proyek Jembatan Selat Sunda

9 September 2021

Hatta Rajasa. TEMPO/Aditia Noviansyah
Bicarakan Tol Trans Sumatera, Hatta Rajasa Ungkit Proyek Jembatan Selat Sunda

Hatta Rajasa kembali mengangkat usulan pembangunan Jembatan Selat Sunda ketika membahas soal Jalan Tol Trans Sumatera.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.