Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Yogya Abaikan Seruan Boikot Muktamar Jakarta  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Prabowo Subianto bersama Amien Rais dan Suryadharma Ali, di acara syukuran Koalisi Merah Putih, di Masjid Al-Bakrie, Jakarta, 10 Oktober 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Prabowo Subianto bersama Amien Rais dan Suryadharma Ali, di acara syukuran Koalisi Merah Putih, di Masjid Al-Bakrie, Jakarta, 10 Oktober 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Seluruh pengurus Partai Persatuan Pembangunan se-Daerah Istimewa Yogyakarta  menyatakan sepakat mengabaikan instruksi Romahurmuziy selaku Ketua Umum PPP baru versi muktamar di Surabaya, yang meminta pengurus daerah tak menghadiri muktamar di Jakarta pada Kamis, 30 Oktober 2014.

“Kami seluruh pengurus DPC dan DPW DIY sudah sepakat hadir semua untuk memberikan suara pada calon ketua umum pengganti Suryadharma Ali di Jakarta,” kata Wakil Sekretaris PPP Kota Yogyakarta Fauzi Noor Afshochi, Rabu, 29 Oktober 2014.

Fauzi menuturkan, dalam undangan, Majelis Syariah PPP di Jakarta meminta pengurus daerah di kabupaten/kota dan provinsi mengirim minimal dua wakil yang terdiri atas ketua dan sekretaris. Jika PPP di daerah memiliki fraksi tersendiri dalam parlemen daerah, ketua fraksi wajib ikut hadir. “Jadi, total ada 15 orang berangkat dari DIY ke Jakarta,” kata Fauzi.

Adapun instruksi yang diedarkan Romahurmuziy ihwal imbauan untuk tak hadir dalam muktamar di Jakarta dinilai pengurus PPP Yogya sebagai instruksi sesat. Sebab, kata Fauzi, Romahurmuziy hanya mementingkan aspek politis agar tetap masuk dalam kabinet pemerintah Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Hebat. “Niat pertama kami datang ke muktamar Jakarta adalah mendukung islah antara kubu Suryadharma dan Romahurmuziy. Tapi jika ini diteruskan berkonflik, kami ambil jalan tengah,” katanya.

PPP Yogya mengaku menjadi salah satu tim lobi untuk mewujudkan islah dalam muktamar di Jakarta. Fauzi menuturkan PPP Yogya akan mempertahankan garis koalisi partai sesuai dengan kesepakatan bersama Koalisi Merah Putih.

“Skenario terburuk, jika akhirnya harus pindah koalisi, kami akan meminta sikap itu dikembalikan ke masing-masing DPW, mau tetap atau pindah, sesuai kesejarahan di daerah,” katanya.

Menurut dia, PPP di Kota Yogyakarta jelas sulit berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena adanya persoalan kultural sejak lama. Dalam berbagai kampanye, baik pemilu legislatif, kepala daerah, maupun pemilu presiden, massa kedua partai itu kerap bersitegang, bahkan bentrok.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Gunungkidul Muhammad Aziz menyatakan bakal menghadiri muktamar di Jakarta. Namun, untuk memberikan suara dalam pemilihan ketua umum, pihaknya memilih menunggu dulu calon yang disodorkan. “Kami lihat dinamika di sana terlebih dahulu, kami pilih sesuai aspirasi saja,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Fraksi PPP DPRD Yogyakarta, Hasan Widagdo, menuturkan pengurus daerah masih bingung atas munculnya surat penetapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kepengurusan baru partai berlambang Ka'bah itu. “Kami belum tahu bagaimana nasib dari surat itu jika nanti hasil muktamar berbeda. Ini membingungkan,” katanya.

PRIBADI WICAKSONO

Baca juga:
Kiper Ini Pecahkan Rekor Dunia Ryan Giggs

Persebaya Kritis, Rahmad Darmawan Tetap Optimistis

Luis Suarez Salah Posisi, Barca Takluk dari Madrid

Kemenag Adakan Deradikalisasi Pendidikan Agama

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

4 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

5 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

7 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

7 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

7 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

7 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

8 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan para jajaran menunjukkan berita acara saat membacakan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan jumlah 96.214.691 suara, sementara pasangan nomor urut 1 Anies-Cak Imin mendapat 40.971.906 suara dan Pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 27.040.878. TEMPO/Febri Angga Palguna
Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.


MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

8 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjawab pertanyaan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakaarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,


MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

9 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

10 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.