Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sukses Transisi, Indonesia Masuk Dewan HAM PBB

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyajikan laporan panel post-2015 Millennium Development Goals (MDGs) kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon di markas PBB,  New York  (30/5)  REUTERS/United Nations/Mark Garten
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyajikan laporan panel post-2015 Millennium Development Goals (MDGs) kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon di markas PBB, New York (30/5) REUTERS/United Nations/Mark Garten
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafidz Abbas menilai terpilihnya kembali Indonesia mewakili Asia Pasifik sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa karena dinilai bisa mengelola demokrasi dengan baik. Menurut Hafidz, Indonesia dinilai berhasil menjalani transisi pemerintahan dengan dinamika yang luar biasa namun tetap selamat. (Baca: Indonesia Terpilih Lagi Jadi Anggota Dewan HAM PBB)

“Indonesia itu dinilai berhasil mengelola tata pemerintahan yang berubah dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi,” kata Hafidz ketika dihubungi, Rabu, 22 Oktober 2014. Hafidz membandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang sekarang hancur karena perang.

Pernyataan pers Perutusan Tetap Indonesia di PBB, New York, menjelaskan Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk mewakili Asia Pasifik periode 2015-2017. Selain Indonesia, negara Asia lainnya, seperti Bangladesh, India, dan Qatar, juga terpilih melalui pemungutan suara di Majelis Umum PBB.

Selain itu, kata Hafidz, Indonesia juga berhasil mengubah sistem pemerintahan yang sentralistis menjadi sistem desentralisasi. Padahal Uni Soviet yang pernah mencoba menerapkan sistem itu malah menjadi hancur.

Alasan selanjutnya, menurut Hafidz, Indonesia juga berhasil bergeser dari negara dengan supremasi politik menjadi supremasi hukum. Hal ini dibuktikan, Hafidz mencontohkan, dengan banyaknya menteri, gubernur, anggota DPR, bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditangkap dan diadili. “Orang semakin percaya sama hukum."

Kuatnya hukum juga bisa dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan hasil pemilihan presiden oleh kubu pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. MK pun memutuskan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Prabowo-Hatta mengakui putusan itu dan tetap menghadiri pelantikan presiden pada 20 Oktober kemarin. “Putusan MK yang final dan mengikat, tidak ada lagi yang bisa bantah. Di negara-negara lain, tradisi seperti ini belum dikenalkan."

LINDA TRIANITA

Baca juga:
ManCity Ditahan Imbang CSKA Moscow, Kompany Kecewa
Jurnalis AS Ini Dinyatakan Bebas dari Ebola
Indonesia Terpilih Lagi Jadi Anggota Dewan HAM PBB
Hari Ini, Ahok Gelar Acara Pelepasan Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI
Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

Berikut adalah pengertian resolusi PBB, sifat dan dampaknya bagi negara-negara anggota


Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

3 hari lalu

Seminar Nasional Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah bertema Islamophobia Within Muslim and Islamiphobia Without Islam: Kebencian atas Muslim dan Islam, antara Asumsi, Fakta dan Prasangka, pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Bram Setiawan
Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

Kata Islamofobia sudah lama menjadi sorotan para akademikus dan pemerhati studi Islam


PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

6 hari lalu

Orang-orang berjalan melewati mobil yang rusak di lingkungan Carrefour Feuilles, yang sepi karena kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti 19 Maret 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

PBB melaporkan bahwa 5,5 juta dari total 11,4 juta orang yang tinggal di Haiti membutuhkan bantuan kemanusiaan. 3 juta di antaranya adalah anak-anak


PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

7 hari lalu

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand (kanan) bersama Vivie Yulaswati Deputi Menteri di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS (kiri) menghadiri peluncuran buku
PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.


Tim Independen yang Usut Tuduhan Israel terhadap UNRWA Serahkan Laporan ke PBB

7 hari lalu

Sebuah truk, bertanda logo Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA), menyeberang ke Mesir dari Gaza, di perbatasan Rafah yang melintasi antara Mesir dan Jalur Gaza, selama gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel, di Rafah, Mesir, 27 November , 2023. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Tim Independen yang Usut Tuduhan Israel terhadap UNRWA Serahkan Laporan ke PBB

Kelompok peninjau independen telah menyerahkan laporan sementara kepada Sekjen PBB mengenai tuduhan Israel terhadap UNRWA.


Jepang Tinjau Kembali Keputusan Menangguhkan Pendanaan ke UNRWA

9 hari lalu

Seorang pria Palestina membawa karung tepung di luar pusat distribusi makanan PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 17 Januari 2018. AS adalah donor terbesar (U.N. Relief and Welfare Agency) UNRWA selama beberapa dekade. REUTERS/Mohammed Salem
Jepang Tinjau Kembali Keputusan Menangguhkan Pendanaan ke UNRWA

Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan negaranya sedang meninjau kembali keputusan untuk menangguhkan pendanaan kepada UNRWA.


Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

10 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

Terdiri dari 53 anggota negara, tugas pokok Komisi HAM PBB berkembang seiring waktu untuk memungkinkannya merespons berbagai macam masalah HAM.


Kolaborasi PBB dengan 21 Universitas di Indonesia Dukung Transformasi Digital

12 hari lalu

(ki-ka) Perwakilan UNESCO Zakki Gunawan , DR Nelly, S.kom.,MM.,CSCA rektor BINUS University ,Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widiniarko, M. Sc, Ketua Pengurus NUNI, Rini Widyantini SH MPM Sekretaris Kementrian PAN RB, Valerie Julliand Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Maniza Zaman perwakilan UNICEF, Prof. Ignasius D.A Sutapa ketua APDI, dalam peluncuran Indonesia's Digital Transfromation multistake holder partnership (Pusat Informasi PBB (UNIC) / Bayu Wicaksono
Kolaborasi PBB dengan 21 Universitas di Indonesia Dukung Transformasi Digital

Kolaborasi PBB dengan 21 universitas di Indonesia untuk mendukung transformasi digital.


Netanyahu Setujui Rencana Serangan Militer ke Rafah

13 hari lalu

Netanyahu Setujui Rencana Serangan Militer ke Rafah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Jumat bahwa ia telah menyetujui rencana militer untuk melakukan operasi di Rafah


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

14 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.