TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan terpilih periode 2014-2019, Romahurmuziy, menyatakan arah koalisi PPP dan rekomendasi politik partai selama lima tahun mendatang menjadi agenda Muktamar PPP hari ini. "Hari ini adalah rapat komisi, termasuk membahas arah koalisi dan rekomendasi politik," kata Romi di Empire Palace Surabaya, Kamis, 16 Oktober 2014.
Komisi yang mengikuti rapat terdiri atas komisi organisasi yang akan membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, komisi pernyataan politik dan rekomendasi, serta komisi tentang khitah dan program perjuangan.
Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengakui bahwa arah koalisi akan diputuskan setelah sidang komisi rampung digelar. "Masih ada keputusan Muktamar PPP yang akan ditunggu terkait dengan rekomendasi politik PPP yang akan ke mana," ujarnya. Selama ini, PPP yang dipimpin oleh Suryadharma Ali termasuk dalam kelompok partai pendukung Prabowo Subianto.
Mahkamah PPP menyatakan hasil Muktamar VIII di Surabaya yang menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP periode 2014-2019 adalah sah. “Saya sebagai anggota Mahkamah PPP menyatakan bahwa muktamar ini sah secara hukum,” kata anggota Mahkamah PPP, Amran Remy, kepada wartawan di Empire Palace Surabaya, Kamis, 16 Oktober 2014.
Menurut Amran, Muktamar PPP di Surabaya telah mencapai kuorum karena dihadiri 50 persen lebih dewan pimpinan wilayah dan dewan pimpinan cabang PPP seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga PPP.
EDWIN FAJERIAL
Berita Terpopuler
Manajer Lion Air Damprat Penumpang Pesawat
Siapa Andika Perkasa, Komandan Paspampres Jokowi?
Belasan Kepala Negara Akan Sambut Jokowi di Istana
Jokowi Jadi Cover Majalah Time
Dua TV Pegang Hak Siar Pernikahan Raffi-Nagita
