Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang  dengan Presiden terpilih Jokowi dalam pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK di Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Presiden terpilih Jokowi dalam pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK di Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai-partai lain penyokong presiden terpilih Jokowi membahas mekanisme pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan berlangsung hari ini. "Kami akan lihat dalam tata tertib, apakah masih bisa (mengajukan calon)?" kata Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Ahad, 5 Oktober 2014. (Baca: Pemilihan Ketua MPR Berpotensi Lemahkan Pasar dan Formasi Pimpinan DPR Mengecewakan Investor)

Kubu Megawati-Jokowi terancam kalah untuk kelima kalinya menghadapi Koalisi Merah Putih, yang dalam pemilihan presiden lalu mendukung Prabowo Subianto. Kekalahan kubu Jokowi sebelumnya sudah tampak dari pengesahan mekanisme voting untuk memilih paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan itu dimuat dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). (Baca: SBY Ungkap Gagalnya Pertemuan dengan Mega dan Pimpinan Koalisi Sambangi Rumah Megawati)

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menganggap ketentuan dalam Undang-Undang MD3 itu menghambat koalisinya mengajukan paket calon pimpinan MPR/DPR. Namun dia menolak anggapan bahwa koalisi pengusung Jokowi-Kalla kalah. “Kami tidak boleh bertanding,” kata Paloh di kediaman Megawati kemarin. (Baca: Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih dan Kumpul di Rumah Mega, Koalisi Jokowi Konsolidasi)

Paloh merujuk pada upaya PDI Perjuangan mengajukan uji materi terhadap Pasal 84 UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah menolak uji materi beleid tersebut. Dampaknya, PDIP, yang hanya ditopang Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Hanura, tak bisa mengajukan paket lima calon pemimpin DPR. Koalisi empat fraksi ini memilih walk-out. Kursi pimpinan DPR pun dikuasai oleh koalisi pro-Prabowo. (Baca: Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada dan Eva: Curhat SBY Hanya Cari Kambing Hitam)

Semula Jokowi berharap Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono bergabung. Namun rupanya Demokrat justru mendukung kubu Prabowo. Dalam cuitannya di Twitter kemarin, Yudhoyono berkeluh kesah mengenai kesulitannya bertemu dengan Megawati. (Baca:  SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada dan Pertemuan Usai, Jokowi Tak Sebut Nama Ketua MPR)

"Benar, 10 tahun ini saya berupaya untuk bisa bersilaturahim & menjalin komunikasi kembali dengan Ibu Megawati. Tetapi Allah belum mengizinkan,” kata Yudhoyono lewat akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, kemarin. "Hingga 1 Oktober malam, pertemuan yang sudah lama saya harapkan itu memang tidak terjadi,” ujarnya. (Baca: DPD Usulkan 9 Nama Calon Pimpinan MPR)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan Megawati sebetulnya siap bertemu dengan Yudhoyono. "Siapa bilang Bu Mega tidak mau bertemu SBY? Beliau siap, tapi setelah urusan selesai," kata Kalla kemarin. Urusan yang dimaksudkan oleh Kalla adalah penentuan paket pimpinan DPR itu. Pertemuan ini semula diharapkan menjadi agenda berterima kasih. (Baca pula: Koalisi Jokowi Dukung Calon DPD Jadi Pimpinan MPR dan DPD Jadi Mediator Koalisi Prabowo dan Jokowi)

Mekanisme pemilihan di MPR kali ini pun mirip dengan pemilihan pimpinan DPR. Bedanya, satu calon berasal dari Dewan Perwakilan Daerah. PDIP tak lagi banyak berharap pada Demokrat. Kubu Mega-Jokowi akan mengupayakan musyawarah mufakat. "Harus sesuai dengan napas budaya, yakni musyawarah," kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. (Simak juga: JK Bantah Mega Tidak Mau Bertemu SBY)

SINGGIH SOARES | TRI SUSANTO SETIAWAN | TIKA PRIMANDARI | PRIHANDOKO | TRI SUHARMAN | RIKY FERDIANTO

Berita lain:
Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih
Adian Napitupulu Yakin Dana Kampanye Balik Modal
Ricuh Unjuk Rasa, 21 Anggota FPI Tersangka
Kenali Enam Tanda Wanita yang Butuh Seks
Adian: Anggota DPR Terima Rp 90 Juta per Bulan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menjelang Pemilu, Elite Politik Diminta Tak Saling Tuding

24 Juni 2018

Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, 6 Februari 2018. SBY didampingi  Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. TEMPO/Ilham Fikri
Menjelang Pemilu, Elite Politik Diminta Tak Saling Tuding

KIPP menyebutkan para elite politik seharusnya membeberkan hal-hal yang sifatnya faktual menjelang pemilu.


PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

10 Januari 2018

Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk
PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

PDIP butuh dukungan PPP untuk menggenapi syarat mengusung calonnya di pilgub Sumut.


PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

10 Januari 2018

Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama putrinya Puan Maharani dan ketua fraksi MPR Ahmad Basarah (kanan), saat myaksikan pameran dan dokumenter perjalanan mantan ketua MPR Taufik Kiemas, disela-sela acara Kongres IV PDI Perjuangan, di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, 10 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

Sebelumnya nama Ahmad Basarah sempat disebut bakal dicalonkan sebagai wakil gubernur dari PDIP.


PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

10 Januari 2018

Saifullah Yusuf. Dok. TEMPPO//Fully Syafi
PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

Dengan bergabungnya Gerindra ke kubu Gus Ipul, maka koalisi ini merupakan koalisi pertama antara Partai Gerindra dan PDIP dalam pilkada 2018.


Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, PKS Tetap Bergabung dengan PDIP

10 Januari 2018

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat temu jumpa dengan wartawan media nasional di gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, 19 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, PKS Tetap Bergabung dengan PDIP

Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan partainya tetap mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jatim 2018.


PDIP Resmi Usung Puti Guntur Soekarno Dampingi Gus Ipul

10 Januari 2018

Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri atau Puti Guntur Soekarno. Dok.TEMPO/M. Iqbal Ichsan
PDIP Resmi Usung Puti Guntur Soekarno Dampingi Gus Ipul

PDIP memutuskan untuk mengusung Puti Guntur Soekarno setelah mendapat masukan dari Gus Ipul serta pesan dari kiai, alim ulama, dan tokoh masyarakat.


Di HUT PDIP, Jokowi Ingatkan Pejabat Tak Tergiur Tawaran Politik

10 Januari 2018

Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya melihat-lihat pakain di salah satu toko di Mall Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juli 2017. Dalam kunjungannya, terlihat paspampres mengenakan batik. TEMPO/Iqbal Lubis
Di HUT PDIP, Jokowi Ingatkan Pejabat Tak Tergiur Tawaran Politik

Presiden Jokowi mengatakan bahwa kader PDIP dan pejabat pemerintah masih harus bekerja keras karena banyak tugas yang belum usai.


Kesal dengan Hoax, Megawati: Kalau Mau Tempur, Mari secara Jantan

10 Januari 2018

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberi kata sambutan dalam peringatan HUT ke-45 PDIP yang digelar di Jakarta Convention Center, 10 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Kesal dengan Hoax, Megawati: Kalau Mau Tempur, Mari secara Jantan

Megawati menyebut pihak-pihak yang menggunakan hoax untuk menjatuhkan lawan politik sebagai pengecut.


Dukung Saifullah Yusuf, PKS Siap Kerja Sama dengan PDIP

10 Januari 2018

Presiden PKS Sohibul Iman (tengah) bergandeng tangan bersama para calon kepala daerah dari PKS seusai menyerahkan dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dukung Saifullah Yusuf, PKS Siap Kerja Sama dengan PDIP

PKS akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pendukung Saifullah Yusuf di Pilgub Jatim 2018.


HUT PDIP, Hasto Singgung Partainya Biasa Dicurangi di Pilkada

10 Januari 2018

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza
HUT PDIP, Hasto Singgung Partainya Biasa Dicurangi di Pilkada

Hasto Kristiyanto juga menyebut PDIP dikucilkan dan hanya sekedar menjadi ornamen demokrasi selama 32 tahun Orde Baru.