Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Kampar: Wakil Saya Jarang Ngantor  

image-gnews
Jefri Noer (kanan). Istimewa
Jefri Noer (kanan). Istimewa
Iklan

TEMPO.COPekanbaru - Bupati Kampar Provinsi Riau Jefri Noer mengeluhkan perilaku Wakil Bupati Ibrahim Ali yang kerap absen. Menurut dia, sejak dilantik pada 2011 lalu, hubungan baik keduanya hanya berjalan dua bulan. Setelah itu, Ibrahim jarang sekali masuk kantor. “Sudah hampir tiga tahun saya bekerja sendiri,” kata Jefri, saat dihubungi Tempo, kemarin. (Baca: Bupati Kampar dan Istri Diduga Aniaya Warga)

Jefri menuturkan Ibrahim tak mau berkomunikasi dengannya. Ibrahim, kata dia, selalu bertindak sesuka hati. “Dia selalu bepergian ke luar kota tanpa seizin saya,” ujarnya. Ia mengaku berulang kali memanggil Ibrahim untuk membahas masalah itu, tapi selalu diabaikan.

Jefri menilai ketidakharmonisan hubungan mereka dipicu perasaan Ibrahim yang merasa tidak pernah diberikan pekerjaan. Padahal, kata Jefri, sejak awal menjabat keduanya telah berbagi tugas dan bermufakat. Ia menilai wakilnya tidak mengerti tugas pokok fungsinya sebagai kepala daerah dan pengawas program pemerintahan.

“Saya selalu libatkan dia dalam urusan pemerintahan, seperti saat mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan, saya selalu minta pendapat dia,” ujarnya.

Menurut Jefri, yang membuatnya kecewa, ia mendapat informasi bahwa wakilnya tidak mendukung program pemerintah yang telah dirancangnya. Setiap kali berpidato di depan masyarakat, Ibrahim selalu menjelek-jelekkan program pemerintah. (Baca:Dua Kelompok Satpol PP di Riau Bentrok)

Dihubungi terpisah, Ibrahim membantah segala tuduhan atasannya itu. Ia balik menuding sang bupati lah yang jarang masuk kantor pemerintahan di Bangkinang.

Jefri, kata dia, lebih senang berkantor di daerah di Kantor Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S), Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, yang lebih dekat dari rumah pribadinya. “Pusat pemerintahan itu di Bangkinang, bukan Kubang Jaya,” ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ibrahim mengaku perannya sebagai wakil bupati tidak dianggap sama sekali oleh Jefri. Dia mengaku tidak pernah diberikan pekerjaan. Bahkan, wewenangnya sebagai wakil bupati diambil alih oleh sang bupati. “Kalau semua pekerjaan diambil-alih semua, saya mau kerja apa?” ujarnya.

Ibrahim balik menuding justru Jefri Noer yang tidak mengerti tupoksinya sebagai kepala daerah yang telah diatur undang-undang. Menurut dia, Bupati Jefri sesukanya mengubah tugas wakil bupati. Contohnya, Ketua Badan Narkotika Kabupaten seharusnya dipegang oleh wakil bupati, tetapi justru diambil alih atasannya. (Baca:Polda Riau Didesak Ambil Alih Kasus Istri Bupati)

Ia pun membantah dilibatkan dalam penyusunan kabinet pemerintahan daerah. Menurut dia, pemerintah daerah justru diatur seenak hati oleh Jefri bersama istrinya, Eva Yuliana, yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kampar.

Ibrahim mengatakan Jefri Noer selalu mencurigai Ibrahim setiap kali menerima banyak tamu di kantor atau di rumahnya. Bahkan, sang bupati memasang CCTV di ruang tempat kerjanya untuk mengamati setiap kegiatan sang wakil. Padahal, kata Ibrahim, tidak ada maksud tertentu mengundang banyak orang di rumah atau di kantornya. 

“Saya ini kepala daerah, tugas saya melayani masyarakat. Wajar saja warga selalu datang ke kantor ataupun rumah saya,” katanya.

RIYAN NOFITRA

TERPOPULER

3 Tudingan Miring Anas kepada Keluarga SBY
Bocah 8 Tahun Dapat Duit Rp 15 Miliar dari YouTube
Anas dan 466 Politikus yang Dijerat Kasus Korupsi
Jokowi Emoh Ditanya Lagi Soal Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

5 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

11 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

19 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

21 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

25 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

40 hari lalu

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia


Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.


Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kedua kiri), Saan Mustopa (kanan), dan Syamsurizal (kiri) saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.


Taliban Minta Masyarakat Internasional Bersabar soal Pendidikan Perempuan di Afghanistan

5 September 2023

Suasana ruang kelas di Universitas Avicenna setelah Afghanistan jatuh ke tangan Taliban di Kabul, Afghanistan, 6 September 2021. Terjadi perbedaan kondisi kelas universitas di bawah pemerintahan Taliban, yaitu dengan memberikan tirai sebagai sekat untuk memisahkan tempat duduk mahasiswa laki-laki dan perempuan. Social media handout/via REUTERS.
Taliban Minta Masyarakat Internasional Bersabar soal Pendidikan Perempuan di Afghanistan

Taliban mendesak agar masyarakat internasional bersabar terkait pendidikan untuk anak perempuan di Afghanistan


Inilah 10 Profil Pj Gubernur yang akan Dilantik Presiden Jokowi

5 September 2023

PJ Gubernur DKI Heru Budi menerima penghargaan sebagai pemenang Tim Pengendali Inflasi Daerah oleh Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. TEMPO/Subekti.
Inilah 10 Profil Pj Gubernur yang akan Dilantik Presiden Jokowi

Jokowi menunjuk 10 penjabat atau Pj gubernur untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya per 5 September 2023. Berikut profil mereka.