TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tak mau berpolitik dagang sapi dengan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia mengatakan, hal ini perlu disampaikan karena ada isu PD menerima barter kursi menteri dengan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
"Memalukan. Untuk urusan negara, rakyat dan masa depan, kita tak bisa politik dagang sapi," kata SBY dalam wawancara khusus yang diunggah ke media sosial Youtube.com, Ahad, 14 September 2014.
SBY menyatakan, dalam politik memang mengenal istilah take and give. Akan tetapi, ia mengklaim PD tak akan menerima tawaran apa pun dari pemerintahan mendatang jika bertentangan dengan kepentingan masyarakat. "Kita tak mau mengkhianati masyarakat," kata dia.
Menurut SBY, dalam lima tahun mendatang, PD mengambil posisi di luar pemerintahan dan di luar kubu Koalisi Merah Putih. PD akan berfokus untuk membenahi diri sembari mengawasi pemerintahan sebagai pengkritik dan pendukung.
PD akan mendukung pemerintahan atau kubu Merah Putih jika kebijakan yang diusung membuat masyarakat lebih baik dan sejahtera. PD juga tak akan ragu untuk menolak dan melawan jika Pemerintah atau Merah Putih mengusung kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
"Untuk urusan penting tak bisa diimingi jabatan," kata SBY.
Dalam video berdurasi 19 menit ini, SBY seolah menjawab adanya isu barter politik dengan presiden terpilih Joko Widodo saat bertemu di Nusa Dua, Bali. Ia mengklaim ada isu Jokowi menawari beberapa kursi menteri untuk kader PD jika SBY setuju menaikan harga BBM bersubsidi. Isu itu juga berisi SBY telah menerima tawaran Jokowi tersebut. Akan tetapi, Presiden SBY tak menjelaskan siapa yang menyebar dan dari mana isu tersebut beredar.
FRANSISCO ROSARIANS
Terpopuler:
7 Serangan Ahok yang Bikin Lulung Geram
Alvin Lie: PAN Didirikan untuk Kedaulatan Rakyat
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
Densus 88 Tangkap Empat Warga Asing di Poso
Soal RUU Pilkada, Amir: SBY Berpihak pada Akal Sehat
