TEMPO.CO, Jakarta -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung rencana pemilihan kepala daerah lewat mekanisme parlemen. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, menilai cara itu efektif untuk mengatasi problem koordinasi antarkepala daerah.
Menurut dia, masalah koordinasi bisa terlihat dari perbedaan arah kebijakan antara pemerintah daerah tingkat I dan II. Perbedaan itu tampak makin mencolok jika keduanya berasal dari partai pengusung yang berbeda. ”Kebijakan gubernur dan bupati sering tak sejalan, apalagi jika keduanya berasal dari partai yang berbeda,” ujar dia saat dihubungi, Jumat, 5 September 2014. (Baca: LSM Sebut RUU Pilkada 'Kejar Tayang')
Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga akan menghemat anggaran negara. Menurut Fahri, negara bisa berhemat Rp 10 triliun setiap tahunnya. Meski demikian, menurut dia, hal yang harus diantisipasi adalah praktek money politics di tingkat parlemen. "Jangan sampai terjadi transaksi untuk memenangkan kandidat tertentu,” katanya.
Pemerintah dan DPR tengah membahas RUU Pilkada—yang merupakan usulan pemerintah—untuk menggantikan aturan lama dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008. RUU ini sudah digodok di DPR sejak tahun 2012 lalu. Pemerintah mengusulkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD dengan alasan penghematan dan banyak kasus hukum pasca-pilkada.
Selama tiga hari, DPR dan Kementerian Dalam Negeri membahas RUU tersebut di Cikopo, Puncak, Jawa Barat. Pada 9-10 September nanti, pihaknya mengadakan pertemuan lanjutan untuk finalisasi RUU tersebut. (Baca:RUU Pemilukada Tak Sesuai Visi Pemerintahan Jokowi)
Anggota Fraksi Pratai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung acapkali memicu konflik di antara massa pendukung. ”Kami tentu tak ingin memelihara konflik horizontal karena ini sangat mengganggu keutuhan bangsa,” katanya.
Bambang membantah jika dukungan itu dianggap sebagai strategi Koalisi Merah Putih untuk menguasai pimpinan daerah. Sebab, dukungan serupa juga disuarakan oleh sejumlah partai Koalisi Indonesia Hebat, seperti Partai Kebangkitan Bangsa. “Ini tak ada kaitannya dengan koalisi-koalisian,” kata dia.
RIKY FERDIANTO
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Jero Wacik | Polisi Narkoba | ISIS | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Ahok: Tak Suka Sama Saya, Mau Duel? Ayo!
Pindahkan Makam Nabi, Saudi Disumpahi Bakal Hancur
Nama-nama Menteri Jokowi Versi Relawan
Pro-Prabowo Kuasai DPR, Jokowi: Saya Enggak Takut
Kurikulum 2013 Disusupi Mafia Buku?
