Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cukai Lampu Naik, Surakarta Malah Nunggak Listrik  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Ilustrasi PLN. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ilustrasi PLN. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.COSurakarta - Pemerintah Kota Surakarta berencana menunggak pembayaran tagihan listrik dari PT PLN untuk penerangan jalan umum sepanjang tahun ini. Alasannya, anggarannya tidak cukup untuk membayar semua tagihan hingga 12 bulan karena adanya kenaikan tarif listrik. Padahal pendapatan Pemerintah Kota Surakarta dari pungutan pajak penerangan jalan umum mengalami surplus.

Kondisi surplus itu diakui oleh Sekretaris Kota Surakarta Budi Suharto. "Total pajak yang dipungut masih lebih besar dibanding tagihan yang harus dibayar," katanya, Kamis, 4 September 2014. Pajak itu dihimpun dari masyarakat saat membayar rekening listrik yang besarnya sembilan persen dari total tagihan. (Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)

Biasanya pemerintah Surakarta memperoleh pendapatan pajak penerangan jalan umum sekitar Rp 2,4 miliar per bulan. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada PLN hanya sekitar Rp 2 miliar per bulan. Dengan demikian, Surakarta masih memperoleh keuntungan Rp 400 juta tiap bulan. "Hingga sekarang struktur hitungannya kurang-lebih masih sama," kata Budi.

Meski mengalami surplus, Budi mengatakan, Surakarta kemungkinan besar tetap akan menunggak pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum. "Anggaran yang disediakan dalam APBD hanya Rp 30 miliar," katanya. Padahal, total tagihan pemakaian listrik selama setahun diperkirakan bakal menembus angka Rp 32 miliar.

Dia berdalih, keuntungan dari pajak penerangan jalan itu tidak bisa serta-merta digunakan untuk membayar semua tagihan. "Harus masuk ke kas daerah terlebih dahulu sebagai pendapatan," katanya. Dana itu baru dapat dikeluarkan lagi untuk membayar kewajiban melalui penentuan dalam APBD tahun depan. (Baca: Vila di Bali Bisa Jual Listrik ke PLN

Budi mengatakan hingga kini masih ada perbedaan penghitungan jumlah titik lampu jalan antara Pemerintah Kota Surakarta dan PLN. Selama ini PLN menagih bayaran untuk 17 ribu titik lampu jalan. "Ada selisih 4.777 titik lampu dari hitungan kami yang telah melalui audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga kini PLN belum merevisi tagihan itu. "Padahal surat keberatan atas pembayaran 4.777 titik lampu itu sudah kami kirimkan hingga ke PLN pusat di Jakarta," katanya.

Juru bicara PLN Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta, Suharmanto, menolak mengomentari rencana Pemerintah Kota Surakarta menunggak pembayaran tagihan listrik.

AHMAD RAFIQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

7 Hotel Dekat dari Stasiun Solo Balapan yang Harganya Terjangkau

3 hari lalu

Jika Anda pergi ke Solo, ada beberapa pilihan hotel dekat dari Stasiun Solo Balapan yang harganya terjangkau dan fasilitas lengkap. Foto: Canva
7 Hotel Dekat dari Stasiun Solo Balapan yang Harganya Terjangkau

Jika Anda pergi ke Solo, ada beberapa pilihan hotel dekat dari Stasiun Solo Balapan yang harganya terjangkau dan fasilitas lengkap.


Jumlah Kursi PDIP di DPRD Solo Anjlok 10, PSI Bertambah Jadi 5

12 hari lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah di panggung) menyampaikan orasi saat Hajatan Rakyat, kampanye akbar Ganjar Pranowo-Mahfud di Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jumlah Kursi PDIP di DPRD Solo Anjlok 10, PSI Bertambah Jadi 5

Perolehan kursi PDIP di DPRD Solo pada Pileg kali ini turun jika dibandingkan dengan Pileg 2019, yaitu dari 30 kursi menjadi 20 kursi.


12 Nama Bursa Calon Wali Kota Solo di Pilkada 2024, Ada Kaesang hingga Mangkunegara X

19 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
12 Nama Bursa Calon Wali Kota Solo di Pilkada 2024, Ada Kaesang hingga Mangkunegara X

Riset Solo Raya Polling mendapati 12 nama masuk bursa calon Wali Kota Solo.


Bukan Gunung atau Laut, Inilah Potensi Wisata Solo yang Bisa Datangkan Turis

23 hari lalu

(Dari kiri ke kanan) Pimpinan Pura Mangkunegaran Solo KGPAA Mangkunegara X,  General Manager PLN Jateng-DIY Mochamad Soffin Hadi, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Solo Retno Wulandari, dan Pengamat Pariwisata dari Universitas Sebelas Maret atau UNS, BRM Bambang Irawan, menjadi pemateri dalam acara bertajuk Ngobrol Bareng Pariwisata
Bukan Gunung atau Laut, Inilah Potensi Wisata Solo yang Bisa Datangkan Turis

Solo tidak punya gunung dan laut, tapi punya heritage, cerita-cerita yang ada di balik itu menjadi daya tarik wisatawan.


Saksi PDIP dan NasDem Kota Solo Kompak Ogah Teken Berita Acara Rekapitulasi

24 hari lalu

Proses rekapitulasi  penghitungan suara Pemilu 2024 untuk tingkat kecamatan berlangsung di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis malam, 29 Februari 2024.  TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Saksi PDIP dan NasDem Kota Solo Kompak Ogah Teken Berita Acara Rekapitulasi

Saksi PDIP dan NasDem kompak ogah meneken berita acara rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kota Solo, Jawa Tengah. Apa alasannya?


Rekapitulasi Suara Pemilu di Solo Diwarnai Interupsi, Saksi PDIP Enggan Teken Berita Acara

25 hari lalu

Seorang petugas dari KPU Kota Solo memperlihatkan kotak reekapitulasi penghitungan suara saat rapat pleno terbuka berlangsung di Hotel The Sunan Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 2 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Rekapitulasi Suara Pemilu di Solo Diwarnai Interupsi, Saksi PDIP Enggan Teken Berita Acara

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Solo, Sabtu malam, 2 Maret 2024, sempat diwarnai interupsi dari saksi PDIP.


KPU Solo soal Saksi 2 Parpol Tidak Teken Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres: Itu Hak Mereka

25 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo Bambang Christanto memberikan penjelasan soal penggunaan surat suara dalam simulasi Pilpres hanya ada dua kolom pada Kamis 4 Januari 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Solo soal Saksi 2 Parpol Tidak Teken Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres: Itu Hak Mereka

KPU mengungkapkan saksi 2 parpol tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara pilpres di tingkat kecamatan.


Wali Kota Solo dari Masa ke Masa Ada Bapak dan Anak, Jokowi dan Gibran

27 hari lalu

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) dan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum menuju Gedung MPR di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Wali Kota Solo dari Masa ke Masa Ada Bapak dan Anak, Jokowi dan Gibran

Berikut daftar nama yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, ada nama bapak dan anak, Jokowi dan Gibran.


Refleksi 3 Tahun Pimpin Kota Solo bersama Teguh Prakosa, Gibran Bantah Pamitan

29 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menggelar Refleksi 3 Tahun Gibran-Teguh Prakosa dilantik sebagai kepala pemerintahan di Kota Solo di Pendapi Gede Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Refleksi 3 Tahun Pimpin Kota Solo bersama Teguh Prakosa, Gibran Bantah Pamitan

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menggelar Refleksi 3 Tahun dilantik sebagai kepala pemerintahan di Kota Solo


IPWIJA dan PT PSI Luncurkan Program SMA Langsung Doktor, Masa Studi 9 Tahun Biaya Rp 200 Juta

29 hari lalu

Pakar pendidikan sekaligus pendiri IPWIJA Indonesia, Bambang Tri Cahyono (kanan) memberikan penjelasan tentang Program SMA Langsung Doktor kepada awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
IPWIJA dan PT PSI Luncurkan Program SMA Langsung Doktor, Masa Studi 9 Tahun Biaya Rp 200 Juta

IPWIJA menggandeng PT Pelatihan dan Sertifikasi Indonesia meluncurkan Program SMA Langsung Doktor atau PSLD di Kota Solo