TEMPO.CO, Jakarta: Calon wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, menyatakan belum membahas perampingan kementerian untuk kabinetnya ke depan. "Belum kami bicarakan," kata Jusuf Kalla, Ahad, 17 Agustus 2014.
Kalla tak menjawab alasannya belum membicarakan masalah perampingan kementerian. Ia hanya menegaskan bahwa rencana itu akan dibahas dalam waktu yang tepat. "Yang jelas belum ada pembicaraan sejauh ini," ucapnya. (Baca: September, Jokowi Baru Bicara Kabinet)
Sebelumnya, Tim Transisi, Joko Widodo-JK, menawarkan perampingan kementerian, dari 34 menjadi 27 kementerian, dalam pemerintahan Jokowi-Kalla kelak. Rancangan kebijakan itu bertujuan untuk penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 3,8 triliun. (Baca: Perampingan Kabinet Bisa Pangkas Korupsi Birokrasi)
Dalam opsi perampingan tersebut, ada beberapa kementerian yang dilebur, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan digabung menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. (Baca: Jokowi-JK Disarankan Hapus Kementerian Ini)
Beredar kabar bahwa JK, sebutan Kalla, ogah membahas rencana kebijakan itu lantaran tidak dilibatkan dalam pembentukan Tim Transisi dan pembuatan rencana kebijakannya. Namun kabar itu dibantah oleh Akbar Faisal, Deputi Tim Transisi. "Justru Pak Jokowi dan Pak JK yang mengendalikan tim," ujarnya. (Baca: Makin Percaya Daerah, Kabinet Makin Ramping)
Akbar mengatakan tim membuat usulan kebijakan lengkap dengan argumentasi model atau arsitektur pemerintahan yang baik dengan berbagai sudut pandang kajian akademisi. Usulan itu kemudian diberikan kepada Jokowi dan JK untuk dibahas lebih lanjut. "Tim bekerja penuh untuk mereka berdua," kata dia.
TRI SUHARMAN
Terpopuler
Tim Transisi: Gerak Jokowi Terkunci RAPBN 2015
Istri Munir: Jokowi Melakukan Kesalahan Pertama
OJK: MMM Belum Bisa Disebut Ilegal
Rekor Baru MU di Tangan Van Gaal
