Minggu, 20 Agustus 2017

Istri Munir: Jokowi Lakukan Kesalahan Pertama  

Minggu, 17 Agustus 2014 | 05:57 WIB
Capres Joko Widodo (kanana) bersama Mantan Danjen Kopassus Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Kepala Badan Intelijen Nasional Jenderal (Purn) Hendropriyono (kiri), menghadiri Silahturahmi Keluarga Besar Purnawirawan Perwira TNI/Polri, di Jakarta, 3 Juni 2014. TEMPO/Imam Sukamto

Capres Joko Widodo (kanana) bersama Mantan Danjen Kopassus Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Kepala Badan Intelijen Nasional Jenderal (Purn) Hendropriyono (kiri), menghadiri Silahturahmi Keluarga Besar Purnawirawan Perwira TNI/Polri, di Jakarta, 3 Juni 2014. TEMPO/Imam Sukamto.

TEMPO.CO, Jakarta - Istri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati, mengatakan presiden terpilih Joko Widodo melakukan kesalahan pertamanya dalam menegakkan hak asasi manusia. Yaitu, menunjuk bekas Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal (Purn) Abdullah Makhmud Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi pemerintahan. (Baca: Beredar Petisi Tolak Hendropriyono di Tim Transisi)

"Ulah Jokowi menunjuk Hendro adalah hal yang memalukan dan menunjukkan adanya politik balas budi. Kalau mau berpolitik bersih, seharusnya Jokowi menunjuk orang lain," ujar Suci saat dihubungi, Sabtu, 16 Agustus 2014. (Baca: Ini Alasan Jokowi Pilih Hendropriyono)

Sebelumnya, lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukan Hendro sebagai penasihat tim transisi Jokowi. Mereka menuding Hendro terlibat sejumlah kasus pelanggaran HAM, seperti kasus Talangsari, Lampung, dan pembunuhan aktivis HAM, Munir. (Baca: Jokowi Tak Lindungi Hendropriyono)

Suciwati menilai pernyataan Jokowi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Hendro tak mencerminkan niatan menegakkan HAM. "Seorang presiden tak selayaknya mengatakan 'itu sudah berlalu' atau 'rapopo (tak apa-apa)' terhadap dugaan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Hendro," ujarnya.

Jokowi, tutur Suciwati, seharusnya mendorong Hendro agar disidang di pengadilan hak asasi manusia. "Kalau mau membuktikan Hendropriyono tak punya pelanggaran, ya dibuktikan dong di pengadilan," kata Suciwati.


Suciwati mengaku pernah berdiri bersama Kontras menggugat kebijakan Presiden Megawati menunjuk Hendro sebagai Kepala BIN. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. "Tapi gugatan itu sia-sia. Sejak awal, kami pesimistis orang seperti Hendropriyono yang dekat dengan kekuasaan bisa dikalahkan," tuturnya.

MUHAMAD RIZKI

Terpopuler
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Tim Prabowo Gugat KPU Lagi, Kali Ini ke PN Jakpus
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY
Relawan Prabowo Tunjukkan Foto Jokowi dan Harjono
Massa Pro-Prabowo Ancam Bakar Kantor Metro TV
 


Grafis

Cara Salat di Negara Luar Angkasa Asgardia

Cara Salat di Negara Luar Angkasa Asgardia

Warga muslim di Asgardia tetap dapat melaksanakan ibadah salat di luar angkasa, bagaimana tata cara yang dianjurkan?