TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani mengatakan belum bisa bersikap terkait wacana ketua umum tak boleh jadi menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sebaiknya, kata dia, wacana itu dibicarakan bersama antara partai koalisi sebelum diputuskan. "Demokrasi rakyat bukan berarti meniadakan peran partai politik," kata Puan setelah pidato kenegaraan Presiden RI di kompleks parlemen Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014. Puan mengatakan demokrasi di Indonesia masih lewat partai politik.
Puan menuturkan sebaiknya Jokowi dan Jusuf Kalla duduk bersama membicarakan kriteria menteri. Waktunya, kata Puan, sebaiknya setelah keputusan Mahkamah Konstitusi.
Presiden terpilih, Joko Widodo, menginginkan menteri yang masuk di kabinetnya nanti tidak merangkap sebagai ketua umum partai politik. Alasannya, agar menteri bisa fokus mengurus rakyat dan tak terganggu kepentingan partai.
SUNDARI
Terpopuler:
Bercinta, Hal yang Paling Disukai Julia Perez
Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
Begini Kehidupan Keagamaan di Korea Utara
Jokowi: Wajar Ada Beda Pendapat Soal Hendropriyono
4 Mahasiswa DO Indonesia Tewas Saat Bantu ISIS