TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch dan Masyarakat Transparansi Banten mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntut Gubernur Banten Atut Chosiyah dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta. Koordinator Divisi Monitoris ICW Emerson Yuntho mengatakan tuntutan tersebut merupakan hukuman maksimal sesuai dakwaan kepada Atut, yakni Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Tipikor.
"Dengan hukuman yang maksimal untuk Atut diharapkan pula dapat memotong mata rantai atau bahkan mengakhiri dinasti keluarga dan koleganya di wilayah Banten," kata Emerson melalui siaran persnya, Ahad, 10 Agustus 2014. ICW dan MATA, ujar dia, juga mendesak agar KPK menuntut Atut dengan hukuman tambahan, sebagaimana diatur Pasal 18 UU Tipikor, yakni berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih. "Dicabut juga hak memperoleh dana pensiun atau fasilitas lainnya yang diperoleh dari negara."
Menurut Emerson, KPK juga harus melanjutkan penuntasan perkara korupsi lain seperti pengadaan alat kesehatan dan tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan Atut. Penuntasan perkara tersebut ini penting, kata dia, agar Atut dapat dimiskinkan dan membuat pelaku lainnya terungkap. (Baca: Transaksi Atut di Luar Negeri)
Dia mengatakan bukan rahasia lagi selama ini keluarga maupun kolega Atut menguasai hampir sebagian jabatan kepala daerah maupun posisi penting yang ada di wilayah Banten. Politik dinasti yang dibangun tidak didasarkan pada semangat demokrasi dan lebih kepada mempertahankan maupun memperluas kekuasaan dinasti keluarga, menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan rakyat di wilayah Banten.
Atut, kata dia, layak dituntut dengan hukuman maksimal karena sebagai gubernur seharusnya dia dapat menjadi contoh yang baik bagi warga Banten. Selain itu, tindakan Atut tidak sejalan dengan program pemerintah, khususnya program pemberantasan korupsi. (Baca: Temui Akil, Atut Minta Ditemani Wawan)
Politikus Golkar itu, menurut Emerson, melanggar komitmen antikorupsi yang pernah ditandatangani dan didorongnya sendiri. "Atut adalah salah satu dari 22 Kepala Dearah bersama KPK pernah menandatangani Deklarasi Antikorupsi pada 9 Desember 2008 yang salah satu intinya menyatakan tidak akan melakukan korupsi," ujarnya.
Dia mengatakan suap yang dilakukan Ratu Atut kepada Akil Mochtar bukan sekedar suap kepada pejabat negara biasa. Akil, yang kala itu hakim MK, kata Emerson, punya peran besar dalam proses penegakan hukum serta upaya mengangkat citra penegak hukum di mata masyarakat.
Senin, 11 Agustus 2014, jaksa penuntut umum KPK akan membacakan tuntutan kepada Atut. Kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu diduga turut menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terkait dengan urusan sengketa pemilukada Lebak, Banten. Atut bersama adiknya, Chaeri Wardana alias Wawan, didakwa menyuap Akil Rp 1 miliar melalui pengacara Susi Tur Andayani. Wawan dan Susi sudah divonis 5 tahun bui.
Atut dan Wawan juga masih terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan. Kasus tersebut kini masih dalam tahap penyidikan.
LINDA TRIANITA
Baca juga:
Warga Solo Hapus Mural Bergambar Bendera ISIS
KPK Periksa Ajudan Bupati Karawang
Agnes Mo dan Siwon Super Junior Saling Merindu
OPM Serang Konvoi Brimob di Papua
