TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim advokasi Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Alamsyah Hanafiah, menampik tudingan bahwa timnya terkesan terburu-buru dalam mempersiapkan berkas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut dia, banyaknya kekurangan dalam berkas gugatan kemarin ialah sebuah strategi dalam beperkara di MK. "Berkas gugatan yang kami ajukan kemarin itu bahan mentah, dan berkas yang sekarang itu sudah mateng. Kami sengaja lempar bola terlebih dahulu," kata Alamsyah, Kamis, 7 Agustus 2014.
Berkas gugatan yang dikumpulkan hari ini, kata Alamsyah, telah diperbaiki baik dari sisi materi maupun dari redaksional. "Kami telah perbaiki sesuai dengan nasihat hakim MK kemarin," tutur Alamsyah di MK, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. (Baca: Kenapa Prabowo Sulit Menang di MK?)
Alamsyah menjelaskan, tidak banyak perubahan dalam berkas gugatan itu. "Tidak ada perubahan materi ataupun lokus. Kami hanya menambahkan bukti-bukti kecurangan seperti form C1 di tempat yang kami anggap bermasalah," ujarnya setelah menyerahkan berkas gugatan.
Hal yang sama disampaikan oleh anggota tim advokasi lain, Elza Syarief. Menurut Elza, banyak kekurangan dalam berkas gugatan karena sempitnya waktu pengumpulan berkas gugatan. "Itu hal yang manusiawi," katanya di MK, Kamis, 7 Agustus 2014.
Elza mengklaim, sebelum kekurangan berkas gugatan disampaikan oleh hakim MK kemarin, tim advokasi telah mengetahui kekurangan-kekurangan itu dan telah melakukan perbaikan 90 persen. (Baca: 5 Gugatan Prabowo yang Dipertanyakan Hakim MK)
Elza mengaku tidak banyak perubahan materi dalam berkas gugatan itu.
Kemarin, Prabowo-Hatta menjalani sidang perdana sengketa hasil pemilihan presiden di MK. Dalam sidang itu, hakim-hakim MK mengkritik banyaknya kekurangan dalam berkas gugatan calon presiden-wakil presiden nomor urut satu itu, seperti tidak adanya sinkronisasi antara petitum dan posita, penggunaan kalimat yang tidak jelas, serta kesalahan ejaan.
GANGSAR PARIKESIT
Terpopuler:
Ini Rapor Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun
Ahok Curiga, Belum Ada Pejabat DKI yang Dipecat
Hakim Wahiduddin Koreksi Gugatan Prabowo-Hatta
Migrant Care Laporkan Enam Anggota DPR Pemilik PJTKI
