TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan partai pengusung mereka menerima apa pun putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan pemilu presiden yang mereka ajukan. Putusan MK akan disampaikan pada 22 Agustus 2014.
"Mereka harus menerima apa pun keputusan MK sebagai keputusan hukum tertinggi," kata komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, melalui pesan pendek yang diterima Tempo, Sabtu, 2 Agustus 2014. "Ini juga merupakan bentuk ketaatan terhadap konstitusi." (Baca: Prabowo Gugat Pemilu di Empat Wilayah Jawa Barat)
Pigai menganggap kubu Prabowo-Hatta telah menyiapkan skenario untuk menggoyang pemerintah yang sah, yakni melalui rencana pembentukan panitia khusus pemilu presiden di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, pembentukan pansus ini bertujuan menjatuhkan presiden terpilih, Joko Widodo, yang nyatanya telah mendapatkan mandat dari rakyat.
"Ini merupakan bentuk kejahatan politik secara sistematis yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Pigai. Dia menilai pansus ini hanya boleh dibentuk untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan manajemen para penyelenggara pemilu, tanpa mengganggu keabsahan pemilu.
Menurut Pigai, skenario yang dirancang kubu Prabowo-Hatta menunjukkan adanya niat mereka untuk mengganggu kehormatan dan martabat presiden terpilih melalui serangan moral. "Ini merupakan pelanggaran terhadap asas kehormatan dalam konteks hak asasi manusia," ucapnya. Dia berharap kubu Prabowo-Hatta menghentikan segala serangan tersebut. (Baca: Demokrat Tentukan Sikap Usai Putusan MK)
Selain itu, Pigai juga berharap Jokowi tidak tunduk terhadap tekanan pihak mana pun, terutama jika momentum saat ini dimanfaatkan untuk melakukan barter politik atau bahkan barter impunitas kejahatan hak asasi manusia, korupsi, dan kejahatan lain.
"Barter impunitas adalah bentuk kejahatan serta pelanggaran hak asasi keluarga korban dan masyarakat Indonesia pencari keadilan."
PRIHANDOKO
Terpopuler:
Ribka Ingin Jadi Menkes, Beredar Petisi Penolakan
Dituding Tak Layak Jadi Menkes, Ini Jawaban Ribka
ICW Tolak Ribka Tjiptaning Jadi Menteri
Jokowi Prioritaskan Berantas Mafia Migas
Ini Teknik Mengetahui Dalang di Balik Situs Palsu
