TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, Kamis, 17 Juli 2014. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan tindak pidana suap dalam sengketa pemilihan kepala daerah Kota Palembang.
Menurut Kepala Bagian Pemberintaan dan Informasi Priharsa Nugraha, Akil diperiksa sebagai saksi. "Saksi untuk RH dan M," katanya. RH yang dimaksud adalah Wali Kota Palembang Romi Herton dan M adalah istrinya, Masyito, yang dalam perkara ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Kamis pekan lalu.
Romi disangka menyuap Akil saat menjabat Ketua MK sebesar Rp 19,8 miliar agar memenangi sengketa pilkada Palembang. Masyito membantu Romi menyerahkan uang ke Akil melalui Muhtar Ependy, pengusaha konfeksi sekaligus tangan kanan Akil.
Atas perbuatannya, Romi dan Masyitoh dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Baca: Suap Akil, Harta Wali Kota Palembang Rp 95,7 Miliar)
Akil sendiri telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 30 Juni lalu saat menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. "Menghukum terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup," begitu bunyi amar putusan yang dibacakan hakim ketua Suwidya.
Hukuman tersebut diberikan karena Akil terlibat dalam 15 sengketa hasil pilkada di sejumlah daerah. Dalam pertimbangan putusannya, hakim tak memberikan pertimbangan yang meringankan. Adapun yang memberatkan adalah status Akil sebagai hakim yang seharusnya memberi contoh integritas tapi justru mencoreng citra MK.
Atas vonis tersebut, Akil bersikukuh bahwa putusan hakim tak mempertimbangkan fakta persidangan "Saya akan banding, sampai ke Tuhan sekalipun," ujar Akil. (Baca: Suap Akil, Wali Kota Palembang dan Istri Tersangka)
Selain Akil, komisi antirasuah juga memanggil beberapa saksi dalam kasus ini. Mereka adalah Panitera MK Kasianur Sidaruk; staf Humas PT Bangun Jaya Lestari Sukses, Liza Merliani Sako; pegawai Bank Kalimantan Barat, Iwan Sutaryadi; dan pihak swasta bernama Fenny Anggraeni. (Baca: Kasus Suap Pilkada Palembang, KPK Terus Periksa Saksi)
FATIMAH KARTINI BOHANG
Berita Terpopuler:
Ahok Rogoh Kocek Rp 4 Miliar untuk Bantu Warga
Syarief Hasan Tak Hadiri Koalisi Merah Putih
Dilaporkan ke Mabes Polri, Jakarta Post Santai
Panglima TNI Tabrak Tameng Prajurit
