Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Agama Sebut Munir Paling Berjasa dalam HAM

Editor

Elik Susanto

image-gnews
(kiri-kanan) Istri Munir Suciwati, Akademisi Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Karlina Supelli, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan istrinya Trisna Willy dalam kuliah umum Melawan Lupa Omah Munir di auditorium Pegadaian, Jakarta, 2 Juni 2014. Kuliah umum tersebut membahas HAM, impunitas, dan melawan lupa dari sisi akademisi. ANTARA/Rosa Panggabean
(kiri-kanan) Istri Munir Suciwati, Akademisi Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Karlina Supelli, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan istrinya Trisna Willy dalam kuliah umum Melawan Lupa Omah Munir di auditorium Pegadaian, Jakarta, 2 Juni 2014. Kuliah umum tersebut membahas HAM, impunitas, dan melawan lupa dari sisi akademisi. ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut aktivis hak asasi manusia, Munir (almarhum), sebagai orang yang paling berjasa dalam mengenalkan hak asasi manusia. Peran mantan Koordinator Kontras itu banyak, baik untuk diri Lukman maupun masyarakat Indonesia.

"Setiap kali saya membaca regulasi tentang HAM, saya tak bisa tidak mengenang almarhum. Dia satu-satunya yang mengenalkan HAM pada saya. Sahabat Munir sangat banyak jasanya dalam memperkaya HAM," ujar Lukman saat mengisi Kuliah Umum Agama dan HAM di Jakarta, Rabu, 2 Juli 2014 malam.

Munir, kata Lukman, ikut merumuskan Ketetapan MPR 17 Tahun 1998 yang menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara. Lalu, kata Lukman, setahun kemudian, muncul UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengadopsi TAP MPR tersebut dan pada 2000, HAM masuk dalam UUD 1945.

"Bahkan, jumlah pasalnya paling banyak di antara yang lain. Tak tanggung-tanggung, ada sepuluh pasal yang mengatur HAM, yakni Pasal 28a, 28b, 28c, dan seterusnya," ujar Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan ini. (Baca: Gerilya Prabowo Bersihkan Citra di Kasus HAM)

Dalam kuliah umum yang digelar Omah Munir ini, tampil dosen STF Driyakarya Karlina Supelli sebagai pembicara. Acara dimeriahkan dengan penampilan dari Glenn Fredly, Gigi, Fajar Merah--putra Wiji Thukul--dan Diva--putri Munir.

Menteri Lukman menjelaskan Munir bukan sekedar teman, tetapi juga sahabat yang banyak memberi pemahaman tentang HAM. Pemikiran Munir banyak mewarnai penempatan HAM dalam konstitusi. Kerja keras Munir telah berhasil membangun kesadaran terhadap tegaknya harkat manusia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tampil mengenakan baju batik tanpa songkok di atas podium, Menteri Agama menegaskan bahwa dirinya tak cukup banyak memahami HAM. Wawasannya dalam hal ini sangat terbatas. Oleh karena itu, jika materi yang disampaikan dianggap sebagai kuliah umum, menurut dia, sesungguhnya tidak tepat. Akan lebih tepat disebut berbagi pengalaman.

Sebagai ungkapan rasa syukur bahwa dirinya diberi kesempatan dan kehormatan berbicara di hadapan para aktivis HAM, Lukman mengajak hadirin untuk membacakan surat Al Fatihah bagi almarhum. Munir meninggal diduga dibunuh dengan cara diracun di atas pesawat dalam pejalanan ke Belanda pada 7 September 2004.

Lukman mengatakan agama selalu mengajak kepada kedamaian dan keselamatan. "Jangan sampai agama menjadi faktor yang memisahkan antara umat manusia karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan perpecahan, permusuhan, dan pertikaian," katanya.

TIKA PRIMANDARI | ANTARA

Berita Terpopuler

Trik SBY Agar Tak Kena Tilang Polisi
Newmont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase
Diminta Pilih Nomor Satu, Maher Zain Pilih Senyuman

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

8 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

13 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

14 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

19 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.


Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

28 hari lalu

Pembacaan sumpah Direktur LBH Pekanbaru di Auditorium FH Universitas Islam Riau (UIR), didampingi Erwin (Ketua Pelaksana), Andi Wijaya, dan M. Isnur., pada Kamis, 29 Februari 2024. Foto: Ellya Safriani/TEMPO
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.


Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

32 hari lalu

Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.


Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

34 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.


APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

35 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.


Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

44 hari lalu

Massa aksi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan organisasi profesi kesehatan melakukan aksi di Patung Kuda, Jumat, 15 Desember 2023. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian tenaga kesehatan Indonesia terkait krisis kemanusiaan dan kesehatan yang tengah terjadi di Gaza, Palestina. Dalam aksi ini, MER-C, IDI, beserta organisasi profesi kesehatan lainnya memberikan beberapa tuntutan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Beberapa di antaranya adalah memberikan jaminan keselamatan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di Palestina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina memberi sejumlah masukan sebelum Retno Marsudi bicara di ICJ bulan ini.