TEMPO.CO, Yogyakarta - Penduduk Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang terancam digusur proyek bandara baru kecewa atas penolakan Sultan menemui mereka. Menurut mereka, sejatinya pemerintah DIY yang punya kewenangan memutuskan proyek bandara itu dilanjutkan atau tidak. Sedangkan pemerintah daerah hanya memberi fasilitas.
“Kalau bicara sama bupati, nanti dia berdalih bukan kewenangan dia memutuskan. Makanya kami ingin ketemu langsung dengan gubernur,” kata juru bicara paguyuban Wahana Tri Tunggal, Martono, Kamis, 29 Mei 2014. Paguyuban ini mewadahi penduduk yang terancam tergusur proyek bandara itu.
Sebelumnya, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menolak menemui warga yang terancam digusur akibat rencana pembangunan bandar udara di Kulon Progo. Menurut Sultan, mestinya Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, yang langsung menemui penduduk. Paguyuban itu menolak pembangunan Bandara Kulon Progo. “Saya belum akan menemui warga. Masa aku langsung? Kan ada prosedur,” kata Sultan, pada Rabu, 28 Mei 2014.
Sultan menjelaskan pemerintah DIY telah membentuk tim percepatan yang dipimpin Sekretaris Daerah DIY Ichsannuri. Tim terdiri dari berbagai bidang yang diampu instansi terkait dengan tugas masing-masing. Tapi, katanya, sosialisasi kepada warga di Kulon Progo mestinya dilakukan pemerintah daerah setempat.
“Wong bupatinya saja belum sosialisasi kok. Masak opo-opo terus langsung aku. Opo dipecat kabeh wae?” kata Sultan.
Tapi, menurut Martono, keinginan mereka bisa bertemu Sultan agar Raja Keraton Yogyakarta itu tahu bahwa penduduk menolak pembangunan bandara. Juga Sultan bisa tahu langsung bahwa penduduk marah terhadap pemasangan patok di lahan mereka. Martono mengatakan, bisa jadi Sultan belum tahu penolakan mereka. “Biar Sultan tahu kalau kami menolak tanpa syarat,” ujarnya kemarin.
Sejauh ini, upaya paguyuban untuk bertemu Hasto telah dilakukan. Tapi, rencana itu mentok. Pemerintah Kulon Progo ngotot hanya wakil paguyuban saja yang berdialog dengan Hasto. Sebaliknya paguyuban menginginkan penduduk bersama-sama datang menemui Hasto dengan wakil mereka sebagai juru bicara.
Tapi, pemerintah Kulon Progo khawatir permintaan paguyuban itu bakal menimbulkan masalah keamanan karena mengerahkan massa. Kekhawatiran itu diakui Martono. “Pengurus (wahana) tidak bisa mengendalikan massa yang menolak,” kata Martono.
PITO AGUSTIN RUDIANA
Berita utama:
Jokowi: Surat ke Kejaksaan Agung Hanya Fitnah
Gus Sholah Kritik Amien Rais Soal Perang Badar
MK Batalkan Undang-Undang Perkoperasian
