Gubernur Jateng Ngamuk, Ribuan Truk Lolos dari Jembatan Timbang

TEMPO.CO, Semarang - Setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengamuk di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, ribuan angkutan barang dan truk yang melintas di jembatan timbang itu malah lolos dari kontrol tonase. “Petugas jembatan timbang tak kuat menangani banyaknya angkutan truk yang lewat. Mereka banyak lolos saat petugas memproses truk masuk,” kata seorang sumber di Subah yang menolak disebutkan namanya, Ahad, 4 Mei 2014.

Penelusuran Tempo pada Sabtu malam, 3 Mei 2014, truk yang lolos selama dua hari sebelumnya berturut-turut berjumlah 1.270 dan 1.532 unit. Sedangkan truk yang sempat didenda pada dua hari itu hanya 153 dan 215 truk. Rata-rata pemeriksaan terhadap satu unit truk yang melanggar perlu waktu minimal enam menit. Pemeriksaan ini menyebabkan antrean 35 unit truk. Akibatnya, lalu lintas di jalur Pantai Utara Subah macet. Kemacetan itu kadang membuat aparat kepolisian memarahi petugas jembatan timbang.  

Persoalan itu juga dipicu sempitnya lahan parkir jembatan timbang, yang hanya mampu menampung dua unit truk gandeng. Adapun petugas yang berjaga hanya enam orang tiap 12 jam.

Akibat lolosnya ribuan truk itu, pemasukan dari denda truk yang melanggar aturan tonase berkurang banyak. “Pendapatan dari denda hanya Rp 2,8 juta pada 1 Mei dan Rp 1,6 juta pada 2 Mei,” kata sumber itu. Padahal, dia melanjutkan, jembatan timbang Subah harus menyetor ke kas Pemerintah Jawa Tengah Rp 9,2 juta sehari dari hasil denda, atau Rp 3,1 miliar setahun.

Pakar transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai sistem kontrol tonase angkutan barang yang dibentuk pemerintah Jawa Tengah memang salah. “Jembatan timbang untuk kontrol malah jadi pemasukan daerah,” kata Djoko.

Kesalahan lain adalah minimnya lahan serta sumber daya manusia di jembatan timbang. Bahkan Djoko menuding pemerintah Jawa Tengah melanggar undang-undang tenaga kerja karena memberlakukan sistem kerja 12 jam bagi petugas jembatan timbang. Insentif  kerja bagi mereka hanya Rp 50 ribu per orang. Dengan kondisi itu, Djoko melanjutkan, sulit merealisasikan target zero kelebihan tonase seperti yang diharapkan. “Sangat sulit terealisasi selama sistemnya tak diubah,” katanya.  

EDI FAISOL