Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

150 LSM Kawal Open Government Partnership di Bali

Editor

Harun Mahbub

image-gnews
Suasana kawasan Jalan Pantai Kuta saat pada Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1935 di Kuta, Bali, (12/3). Pada Hari Raya Nyepi umat Hindu di seluruh Bali tidak diperbolehkan melakukan empat hal atau biasa disebut Tapa Brata Penyepian, yaitu melakukan perjalanan, bekerja, menyalahkan api atau listrik dan bersenang-senang. Johannes P. Christo
Suasana kawasan Jalan Pantai Kuta saat pada Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1935 di Kuta, Bali, (12/3). Pada Hari Raya Nyepi umat Hindu di seluruh Bali tidak diperbolehkan melakukan empat hal atau biasa disebut Tapa Brata Penyepian, yaitu melakukan perjalanan, bekerja, menyalahkan api atau listrik dan bersenang-senang. Johannes P. Christo
Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Sekitar 150 lembaga swadaya msyarakat di Asia Pasifik bakal berkumpul di Bali untuk menyongsong perhelatan Open Goverment Partnership (OGP). Mereka berencana membuat deklarasi agar forum OGP tidak sekadar menjadi ajang pencitraan dengan memanfaatkan isu keterbukaan.

"Sebagai chairman, Indonesia harus lebih serius mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan," kata Direktur Eksekutif MediaLink Ahmad Faisol dalam konferensi pers di Denpasar, Sabtu, 3 Mei 2014. Acara itu juga menghadirkan perwakilan dari Transparency International Indonesia (TII), INFID, Sloka Institute, dan Yayasan TIFA. (Baca : Indonesia Pimpin Aliansi Pemerintahan Terbuka)

Ia menyatakan tiga tahun keikutsertaan Indonesia dalam OGP belum secara signifikan mendorong terciptanya tata pemerintahan terbuka di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang pelayanan publik. "Padahal kedua undang-undang tersebut merupakan kerangka hukum yang dimiliki Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka," ujarnya.

Direktur Program TII Ilham Saenong menyatakan insiatif dalam OGP memiliki nilai strategis untuk mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan baik di Indonesia. "Implementasi pemerintahan terbuka, transparan akan meminimalkan persoalan korupsi yang menggerogoti dana pembangunan," katanya.

Hamong Santono dari International NGO Forum Indonesian Development (INFID) menyoroti pentingnya gerakan OGP dalam proses pembahasan agenda pembangunan global pasca-2015, yang saat ini dibahas di forum PBB. "Indonesia dapat memanfaatkan posisi sebagai chairman inisiatif yang beranggotakan 60-an negara ini untuk menginisiasi masuknya isu transparansi dan partisipasi dalam berbagai agenda global," ujarnya.  

Pertemuan LSM yang disebut sebagai CSO Day akan dilangsungkan pada Ahad, 4 Mei 2014, di Nusa Dua. Tiga agenda penting menjadi fokus pertemuan, yakni promosi dan perlindungan hak sipil dalam masyarakat, penyiapan advokasi isu pemerintahan yang terbuka sebagai tujuan dan target post-MDGs 2015, serta penyiapan mekanisme baru dalam menerapkan transparansi dan partisipasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasilnya akan diserahkan kepada forum OGP melalui perwakilan OGP di steering committee dan diperjuangkan oleh perwakilan LSM yang menjadi peserta resmi. "Tentu kami sampaikan pula kepada masyarakat luas memlalui media massa," kata Faisol. OGP sendiri akan berlangsung pada 6-7 Mei mendatang di Nusa Dua dan akan dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca : PM Abbott Absen di Konferensi Open Government Bali)

ROFIQI HASAN

Topik terhangat
Hadi Poernomo | Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo

Berita terpopuler 
Jokowi Nyapres, Ahok: Kacau-Balau Jakarta Ini
35 Juta Pound, Diego Costa Resmi ke Chelsea
Putuskan Soal Century, Sri Mulyani Pakai Insting

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Luhut Soroti LSM, Apa Saja Tahapan Mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat?

21 Juni 2023

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjalani sidang dalam kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023. Dalam pengakuanya Luhut merasa kesal dituding sebagai penjahat hingga disebut Lord atas konten video YouTube berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya'. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Luhut Soroti LSM, Apa Saja Tahapan Mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat?

Bagaimana tahapan mendirikan LSM? Luhut berencana mengaudit LSM di Indonesia, mengapa?


Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?

21 Juni 2023

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjalani sidang dalam kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023. Dalam pengakuannya Luhut merasa kesal dituding sebagai penjahat hingga disebut Lord dalam konten video YouTube berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya.' TEMPO/ Febri Angga Palguna
Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengaudit seluruh LSM atau NGO di Indonesia. Bagaimana syarat mendirikan LSM?


Tunggu Naskah Akademis RUU Daerah Khusus Jakarta, Politikus NasDem: Apa Sih 12 Kewenangan Itu

11 Mei 2023

Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino menyerahkan tiga nama usulan untuk menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tunggu Naskah Akademis RUU Daerah Khusus Jakarta, Politikus NasDem: Apa Sih 12 Kewenangan Itu

Wibi Andrino mengatakan akan menunggu naskah akademis RUU tentang Pemerintah Provisi Daerah Khusus Jakarta.


Ketua LSM Ditangkap Karena Diduga Memeras Polisi Hingga Rp 2,5 Miliar

22 November 2021

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Hengki Haryadi. antaranews.com
Ketua LSM Ditangkap Karena Diduga Memeras Polisi Hingga Rp 2,5 Miliar

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pimpinan LSM Tameng Perjuangan Rakyat Antikorupsi yang diduga memeras polisi hingga Rp 2,5 miliar


Operasional 54 LSM di Uganda Dihentikan Sementara

21 Agustus 2021

Operasional 54 LSM di Uganda Dihentikan Sementara

Uganda memutuskan membekukan sementara operasional 54 LSM yang dinilai tidak mematuhi aturan.


Ade Yasin Soal Kades di Bogor Diperas: Laporkan LSM Tak Jelas ke Polisi

17 Juni 2021

Bupati Bogor Ade Yasin memeriksa hasil rapid test antigen wisatawan yang hendak masuk ke Bogor di pos Simpang Gadog pada Jumat, 12 Februari 2021. Foto: Pemerintah Kabupaten Bogor
Ade Yasin Soal Kades di Bogor Diperas: Laporkan LSM Tak Jelas ke Polisi

Bupati Bogor Ade Yasin menginstruksikan ke kepala desa untuk tidak takut menghadapi LSM dengan identitas yang tidak jelas, termasuk wartawan bodrek.


Kementerian PANRB Semakin Memperkuat Peran LAPOR!

24 September 2019

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SP4N LAPOR! bersama B-Trust, USAID CEGAH, dan perwakilan dari kementerian/lembaga, di Kantor Kementerian PANRB, pada Senin. 23 September 2019.
Kementerian PANRB Semakin Memperkuat Peran LAPOR!

Kementerian PANRB semakin memperkuat aplikasi LAPOR! dengan menggandeng LSM USAID CEGAH dan B-Trust. Ukuran kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah tindak lanjut pengaduan.


Gabungan LSM Desak Pertamina Buka Data Kebocoran Sumur YYA-1

18 September 2019

Petugas mengumpulkan tumpahan minyak mentah yang tercecer di Pesisir Pantai Mekarjaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 8 Agustus 2019. Pertamina telah berhasil mengatasi tumpahan minyak mentah dengan mengumpulkan 1,047 juta karung shoreline yang mencapai 4900 ton dengan rata-rata 4,6 kg per karung berisi maksimal 10 persen minyak mentah
Gabungan LSM Desak Pertamina Buka Data Kebocoran Sumur YYA-1

Gabungan LSM mendesak Pertamina membuka data lengkap atas kebocoran di sumur YYA- 1 hingga menyebabkan tumpahan minyak di perairan Karawang, Jawa Barat.


Pengungsi Gempa Palu Butuh 18 ribu Tenda untuk 70 ribuan Orang

17 Oktober 2018

Dua orang laki-laki memperlihatkan lukisan orang tua mereka di atas puing-puing rumah mereka yang hancur akibat diguncang gempa di Balaroa di Palu, Sulawesi Tengah, 7 Oktober 2018. REUTERS/Jorge Silva
Pengungsi Gempa Palu Butuh 18 ribu Tenda untuk 70 ribuan Orang

Saat ini sudah terkumpul 5 ribu tenda dan Palang Merah Indonesia menyiapkan 1.300 tenda untuk pengungsi gempa Palu.


Anggota LSM Pemeras Agen Elpiji Ditangkap Polisi Bekasi

27 November 2017

Ilustrasi (inloughborough.com)
Anggota LSM Pemeras Agen Elpiji Ditangkap Polisi Bekasi

Kepala Polsek Bantargebang, Komisaris Siswo, mengatakan, kepolisian baru meringkus AK, 38 tahun, yang mengaku sebagai anggota LSM.