Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Disebut Saksi Kunci Kasus Century  

image-gnews
Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati (kiri). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati (kiri). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Luhut Pangaribuan, pengacara bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, menyebut Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani sebagai saksi kunci dalam kasus Century. Menurut dia, kehadiran bekas Menteri Keuangan ini dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat, 2 Mei 2014 ini, adalah penting dan perlu didengar untuk menjernihkan masalah terkait proses pengambilan keputusan bailout Bank Century.

"Faktanya, Sri yang ketika itu juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan telah menyetujui pandangan Bank Indonesia yang menilai Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik," ujar Luhut melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 2 Mei 2014. "Diharapkan dapat menjelaskan apa manfaatnya setelah mereka menetapkan bahwa Century sebagai bank gagal berdampak sistemik," kata Luhut. (Baca pula: Pengacara Budi Mulya Minta Sri Mulyani Jujur).

Artinya, menurut dia, Sri Mulyani lah yang menyetujui usulan Bank Indonesia yang menyatakan Century berdampak sistemik. Persetujuan itu saat digelar rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK, Boediono selaku anggota, dan Sri Mulyani sebagai ketuanya. "Dijelaskan saja pertimbangannya (menyetujui penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik)," ujar Luhut.

Sri Mulyani menjadi saksi dalam sidang kasus Century dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Budi Mulya dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Century. Kebijakan FPJP disebut merugikan keuangan negara Rp 689,39 miliar. Sedangkan proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merugikan negara Rp 6,76 triliun. (Baca pula: Boediono Bersaksi di Sidang Century Awal Mei Nanti).

Adapun Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai Sri Mulyani harus memberikan sejumlah klarifikasi terkait pemberian bailout atau dana talangan untuk Bank Century. Menurutnya, hal signifikan yang harus diperjelas adalah soal krisis ekonomi yang disebut sedang terjadi saat itu. "Dia (Sri Mulyani) harus menjelaskan krisis ekonomi saat bailout itu diberikan," kata dia saat dihubungi, Jumat, 2 Mei 2014.

Zainal mengatakan status krisis ekonomi yang mengancam Indonesia saat itu harus diperjelas secara mendalam. Soalnya, kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah akhirnya memberikan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Kondisi krisis itu juga yang akhirnya membuat otoritas perbankan di Indonesia ketika itu menjadikan bank itu sebagai bank berdampak sistemik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, Sri Mulyani harus bisa menyampaikan bukti bahwa Indonesia sedang terancam krisis saat bailout diberikan. Jika benar, kata dia, tindakan yang diambil pemerintah ketika itu bisa disebut tepat karena menghindarkan negara dari krisis. Dia pun menyebut langkah pemerintah adalah diskresi. "Karena diskresi itu memang tindakan khusus yang diambil dalam keadaan mendesak sehingga harus melanggar peraturan demi kepentingan umum," ujar dia. Hanya saja, kata Zainal, hal itu juga harus dikaji secara tuntas oleh para ahli perbankan.

Namun, jika Sri Mulyani tidak bisa membuktikan hal itu dalam persidangan, Zainal menyatakan patut dicurigai ada tujuan tertentu ketika kebijakan itu diambil. Dia mengatakan bailout itu berpotensi menabrak sejumlah aturan kalau ternyata Indonesia sebenarnya tidak terancam oleh krisis ekonomi yang terjadi saat itu. "Dan itu yang harus dibuktikan oleh pengadilan," katanya.

LINDA TRIANITA, RIKY FERDIANTO, dan DIMAS SIREGAR

Berita lain:
Buruh Perusahaan Prabowo Tagih Tunggakan 4 Bulan Gaji
Dosa Hary Tanoesoedibjo pada Hanura
5 Kebiasaan yang Menyebabkan Perut Buncit
Sri Mulyani Tegur Boediono Soal Century
NasDem: Jokowi itu Produk Lokal
Terungkap, Moyes Kecewa Berat pada Bintang MU Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

6 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

6 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

6 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

9 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.