Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Jokowi di Soal UN, KPAI Minta Nuh Bertindak  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Siswa mengikuti Ujian Nasional tingkat SMP di lembaga Pemasyarakatan Anak Pria di Tangerang, Banten, Senin (22/4). Sebanyak 20 siswa yang terdiri dari 18 pria dan 2 wanita mengikuti ujian pada hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Siswa mengikuti Ujian Nasional tingkat SMP di lembaga Pemasyarakatan Anak Pria di Tangerang, Banten, Senin (22/4). Sebanyak 20 siswa yang terdiri dari 18 pria dan 2 wanita mengikuti ujian pada hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Niam Sholeh menilai cerita tentang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dalam salah satu naskah Ujian Nasional (UN) soal Bahasa Indonesia merupakan susupan kepentingan politik. Soalnya, isinya cenderung menggiring opini. (Baca:Cerita Tentang Jokowi di Soal Ujian Nasional)

"KPAI menilai adanya dugaan politisasi UN melalui soal Bahasa Indonesia, yang berisi tentang cerita tentang Joko Widodo. Isinya terdapat framing dan cenderung penggiringan opini," katanya melalui layanan BlackBerry Messenger, Senin, 14 April 2014. (Baca:Jokowi dalam Soal Ujian, Pemerintah: Tak Disengaja)

KPAI, kata dia, mengimbau agar ranah pendidikan tak disusupi kepentingan politik. Ia meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh sebagai penanggung jawab pendidikan nasional segera menginvestigasi. "Pelakunya jelas tak punya etika," ujarnya. Ia pun berharap ada sanksi tegas agar kejadian serupa tak terulang.

Cerita singkat kehidupan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi muncul dalam soal ujian nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) di Brebes, Jawa Tengah. (Baca: Soal UN Jokowi Tak Ditemukan di Jakarta)

Kisah tentang calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akrab disapa Jokowi itu muncul sebagai soal cerita untuk menjawab pertanyaan nomor 15 dan 16. Di situ diterangkan bahwa Jokowi lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 dan alumnus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

NUR ALFIYAH

Topik terhangat:
Pemilu 2014 | Jokowi | Pesawat Kepresidenan | MH370 | Prabowo

Berita terpopuler:
Siswa TK Internasional Diduga Alami Pelecehan
Cerita Investasi Ferdi Hasan Hingga Rugi Rp 12 M
Konvensi Demokrat Sudah Antiklimaks

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

24 Agustus 2022

Siswa saat menjalani Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dengan menerapkan prokes ketat  di SD Negeri Cipayung 03, Jakarta,Kamis 18 November 2021. ANBK adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter), kualitas proses belajar-mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. TEMPO/Subekti.
Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).


Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

9 April 2022

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. ANTARA/Dhoni Setiawan
Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

Mohammad Nuh mengatakan, jika jurnalis bisa memberikan jalan bagi wakaf di Indonesia, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu.


Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

21 Desember 2021

Dewan Pers. ANTARA
Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

Salah satu calon anggota Dewan Pers yang dipilih oleh badan pekerja ialah Azyumardi Azra.


Kak Seto Inginkan Satgas Perlindungan Anak Sampai Tingkat RT

28 Agustus 2021

Kak Seto tenar berkat acara anak-anak di stasiun televisi TVRI bersama Si Komo. Pria lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sempat menjadi asisten pemilik Taman Kanak-kanak Pak Kasur. Instagram/@kaksetosahabatanak
Kak Seto Inginkan Satgas Perlindungan Anak Sampai Tingkat RT

Melihat tingkat kekerasan terhadap anak terus meningkat, Kak Seto menginginkan Indonesia memiliki Satgas Perlindungan Anak hingga tingkat RT.


Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

31 Maret 2021

Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menunjukkan surat pengajuan laporan dugaan penganiayaan di Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Redaksi Tempo dan Lembaga Bantuan Pers (LBH) Pers resmi mengadukan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atas dugaan penganiayaan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

Dewan Pers mengingatkan kepada semua unsur pers agar berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, termasuk profesionalitas.


Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

11 September 2020

Kiri ke kanan, Kemal Gani (Forum Pimpinan Redaksi), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangarepan, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo, saat mengumumkan persemian task force media sustainability, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin 21 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

Dewan Pers merilis laporan hasil survei terkait Indeks Kebebasan Pers atau IKP di 34 provinsi selama rentang waktu 5 tahun berturut-turut.


Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

1 September 2020

Ilustrasi penyandang disabilitas atau difabel. REUTERS | Rafael Marchante
Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

Beberapa survei Dewan Pers tentang isu akses dan perlindungan penyandang disabilitas menunjukkan angka yang cukup rendah.


Aduannya soal Anjay Dijawab Komnas Anak, Lutfi Agizal: Alhamdulillah

29 Agustus 2020

Lutfi Agizal. (Instagram - @lambe_turah)
Aduannya soal Anjay Dijawab Komnas Anak, Lutfi Agizal: Alhamdulillah

Laporan Lutfi Agizal soal kata anjay akhirnya dijawab Komnas Perlindungan Anak pada Sabtu, 29 Agustus 2020, lewat rilis resmi mereka.


Ingin Advokasi Anak Tahanan Rusuh 22 Mei, KPA Akan Usahakan Ini

24 Juli 2019

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, mendengarkan penjelasan pengasuh Pondok Panti Asuhan Gus Mad (kiri) di Pondok Pesantren Yatim Piatu Dhuafa Bayi Terlantar Millinium Roudlotul Jannah, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, 3 Agustus 2015. Kunjungannya terkait informasi pelanggaran hak anak yang di asuh. ANTARA/Umarul Faruq
Ingin Advokasi Anak Tahanan Rusuh 22 Mei, KPA Akan Usahakan Ini

Komnas Perlindungan Anak berkonsentrasi ingin membebaskan anak yang disangka melakukan tindakan melanggar hukum.


KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan

9 Januari 2019

Anak-anak pengungsi korban Tsunami Selat Sunda membaca doa dalam kegiatan Istighosah di pengungsian Labuan, Pandeglang, Banten, 31 Desember 2018. Istighosah Doa dan Dzikir bersama tersebut dilaksanakan menjelang pergantian tahun baru 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan

KPAI juga meminta kebijakan pembedaan soal UN diberlakukan untuk para siswa yang pindah sekolah akibat bencana di wilayahnya.